SALAM PAPUA (TIMIKA) – 7 Fraksi di DPRD Mimika
memberikan Pandangan Umum atas LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Mimika tahun anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna II
Masa Sidang II tahun 2023 DPRD Mimika, Kamis (27/7/2023).
Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Mimika ini
dibuka oleh Ketua DPRD Anton Bukaleng, dan didampingi Wakil Ketua I DPRD Aleks
Tsenawatme dan Wakil Ketua II DPRD Yohanes Felix Helyanan, serta dihadiri oleh
Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito, 27 Anggota DPRD Mimika, Pimpinan
OPD di lingkup Pemkab Mimika, dan Forkopimda Mimika.
Pandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Mariunus
Tandiseno, memberikan apresiasi pada penyampaian realisasi APBD yang
transparan, akuntabel dan taat pada aturan yang berlaku. Apresiasi juga
diberikan atas WTP untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut dicapai Pemkab
Mimika, dan juga atas capaian melampaui target untuk pendapatan daerah sebesar
115,52%.
Namun Fraksi Golkar menyoroti dan meminta penjelasan atas
serapan anggaran tahun 2022 sehingga terdapat Silpa yang dinilai cukup besar
yakni Rp 1.282.730.267.603,71. Dalam hal ini Fraksi Golkar meminta kepada
OPD-OPD yang memiliki kuasa menggunakan anggaran agar ke depan lebih serius menyerap
anggaran berdasarkan rancangan anggaran yang telah ditetapkan.
Fraksi Golkar juga menyoroti dan meminta penjelasan terkait realisasi
penggunaan anggaran sebesar Rp 4.000.000.000 untuk modal/investasi Pemerintah Daerah
pada BUMD.
Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh
Herman Gafur, menyoroti dan meminta penjelasan terkait adanya temuan BPK soal
dana BOS. Di samping itu Fraksi Nasdem juga menyoroti terkait alokasi dana
Kesehatan sekitar 10% dari APBD yang diharapkan pelayanan kesehatan dapat
menyentuh masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman Mimika.
Kemudian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan
oleh Yulian Salossa, turut menyampaikan apresiasi atas LKPJ Bupati Mimika dalam
berbagai capaian APBD tahun 2022.
Namun Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan atas capaian
surplus pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 966.968.523.460,14, tapi
disebutkan surplus tersebut berbanding terbalik dengan minimnya serapan
anggaran tahun 2022. Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan meminta agar kebijakan pengalokasian
anggaran harus ada kesinambungan dalam hal efektivitas, efisiensi yang terarah
dan tepat sasaran.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti dan meminta penjelasan terkait
beberapa realisasi anggaran yang belum mencapai target, seperti halnya di
bidang pendidikan yang realisasinya masih minim yakni sebesar 62,5%.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan memberi catatan terkait
angka kemiskinan di Mimika saat ini sebesar 20% sehingga perlu dievaluasi dan harus
memiliki strategi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut yang mengacu
pada Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam hal membuka sentra-sentra
ekonomi dan penataan kawasan pemukiman sehingga pembangunan dapat dilakukan
secara terpadu serta selaras dengan Masterplan pembangunan di Kabupaten Mimika.
Fraksi Gerindra dalam Pandangan Umum yang dibacakan oleh
Nurman Karupukaro, menyoroti dan meminta penjelasan terkait masih ditemukannya
penggunaan anggaran yang tidak pro rakyat, seperti pada Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan yang minim pengusulan dibangunnya perumahan sehat
untuk masyarakat di daerah pegunungan dan pesisir Mimika.
Fraksi Gerindra juga menyoroti dan meminta penjelasan
terkait masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan perhatian baik dari sisi sarana
dan prasarana serta guru-guru PNS yang masih banyak berada di kota padahal tempat
tugasnya di daerah pesisir dan pedalaman Mimika.
Fraksi Gerindra juga
meminta penjelasan terkait proyek Multiyear yang masih banyak masalah dalam hal
ganti rugi lahan, dan terkait penggunaan dana Otsus tahun 2022.
Pandangan Umum Fraksi PKB yang dibacakan oleh Miler Kogoya, memberi
catatan supaya Pemerintah dapat menggunakan PAD yang besar secara maksimal dan
seimbang agar dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dan tidak surplus.
Pandangan Umum Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia (Perindo-PSI)
yang dibacakan oleh Leonardus Kocu, juga menyoroti meminta penjelasan terkait faktor-faktor
penyebab tidak terserapnya anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1,2 triliun. Fraksi Gabungan
Persatuan Indonesia mempertanyakan dana Silpa tahun 2022 yang tidak dimanfaatkan
untuk membayar hutang kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek pemerintah.
Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia memberi catatan agar
memperhatikan alokasi dana yang cukup untuk operasional pemerintahan Distrik, Kelurahan
serta honor sesuai standar UMR/UMP bagi ketua-ketua RT. Selain itu juga memberi
catatan agar pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat terkait pemekaran Distrik,
Kampung dan RT.
Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia menyoroti perihal pembangunan
gedung-gedung kantor beberapa OPD yang mahal dan megah yang dinilai sebagai
pemborosan anggaran, sehingga bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kurang
mendapat perhatian.
Pandangan Umum Fraksi Demokrat yang dibacakan Lexi David
Linturan, memberi catatan terkait capaian WTP 7 kali berturut- turut namun di
sisi lain tidak menjadi indikator kepuasan masyarakat Mimika karena pemimpin daerah pemda terjerat
hukum.
Di samping itu, Fraksi Demokrat turut menyoroti terkait tingkat
kemiskinan dan pengangguran di Mimika yang cukup tinggi yang sampai saat ini
belum dapat diselesaikan.
Fraksi Demokrat menyoroti dan meminta penjelasan terkait pembiayaan
non fisik berupa administrasi dan lain-lain yang menghabiskan sekitar 30 persen
dari APBD, dan pekerjaan proyek yang dilakukan pada penghujung tahun sehingga kualitas
dan pengawasan tidak maksimal.
Wartawan: Evita
Editor: Jimmy