SALAM PAPUA (TIMIKA) – 7 Fraksi di DPRD Mimika memberikan Pandangan Umum atas LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Mimika tahun anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II tahun 2023 DPRD Mimika, Kamis (27/7/2023).

Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Mimika ini dibuka oleh Ketua DPRD Anton Bukaleng, dan didampingi Wakil Ketua I DPRD Aleks Tsenawatme dan Wakil Ketua II DPRD Yohanes Felix Helyanan, serta dihadiri oleh Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito, 27 Anggota DPRD Mimika, Pimpinan OPD di lingkup Pemkab Mimika, dan Forkopimda Mimika.

Pandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Mariunus Tandiseno, memberikan apresiasi pada penyampaian realisasi APBD yang transparan, akuntabel dan taat pada aturan yang berlaku. Apresiasi juga diberikan atas WTP untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut dicapai Pemkab Mimika, dan juga atas capaian melampaui target untuk pendapatan daerah sebesar 115,52%.

Namun Fraksi Golkar menyoroti dan meminta penjelasan atas serapan anggaran tahun 2022 sehingga terdapat Silpa yang dinilai cukup besar yakni Rp 1.282.730.267.603,71. Dalam hal ini Fraksi Golkar meminta kepada OPD-OPD yang memiliki kuasa menggunakan anggaran agar ke depan lebih serius menyerap anggaran berdasarkan rancangan anggaran yang telah ditetapkan.

Fraksi Golkar juga menyoroti dan meminta penjelasan terkait realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 4.000.000.000 untuk modal/investasi Pemerintah Daerah pada BUMD.

Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Herman Gafur, menyoroti dan meminta penjelasan terkait adanya temuan BPK soal dana BOS. Di samping itu Fraksi Nasdem juga menyoroti terkait alokasi dana Kesehatan sekitar 10% dari APBD yang diharapkan pelayanan kesehatan dapat menyentuh masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman Mimika.

Kemudian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Yulian Salossa, turut menyampaikan apresiasi atas LKPJ Bupati Mimika dalam berbagai capaian APBD tahun 2022.

Namun Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan atas capaian surplus pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 966.968.523.460,14, tapi disebutkan surplus tersebut berbanding terbalik dengan minimnya serapan anggaran tahun 2022. Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan meminta agar kebijakan pengalokasian anggaran harus ada kesinambungan dalam hal efektivitas, efisiensi yang terarah dan tepat sasaran.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti dan meminta penjelasan terkait beberapa realisasi anggaran yang belum mencapai target, seperti halnya di bidang pendidikan yang realisasinya masih minim yakni sebesar 62,5%.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan memberi catatan terkait angka kemiskinan di Mimika saat ini sebesar 20% sehingga perlu dievaluasi dan harus memiliki strategi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut yang mengacu pada Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam hal membuka sentra-sentra ekonomi dan penataan kawasan pemukiman sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terpadu serta selaras dengan Masterplan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Fraksi Gerindra dalam Pandangan Umum yang dibacakan oleh Nurman Karupukaro, menyoroti dan meminta penjelasan terkait masih ditemukannya penggunaan anggaran yang tidak pro rakyat, seperti pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang minim pengusulan dibangunnya perumahan sehat untuk masyarakat di daerah pegunungan dan pesisir Mimika.

Fraksi Gerindra juga menyoroti dan meminta penjelasan terkait masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan perhatian baik dari sisi sarana dan prasarana serta guru-guru PNS yang masih banyak berada di kota padahal tempat tugasnya di daerah pesisir dan pedalaman Mimika.

Fraksi Gerindra  juga meminta penjelasan terkait proyek Multiyear yang masih banyak masalah dalam hal ganti rugi lahan, dan terkait penggunaan dana Otsus tahun 2022.

Pandangan Umum Fraksi PKB yang dibacakan oleh Miler Kogoya, memberi catatan supaya Pemerintah dapat menggunakan PAD yang besar secara maksimal dan seimbang agar dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dan tidak surplus.

Pandangan Umum Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia (Perindo-PSI) yang dibacakan oleh Leonardus Kocu, juga menyoroti meminta penjelasan terkait faktor-faktor penyebab tidak terserapnya anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1,2 triliun. Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia mempertanyakan dana Silpa tahun 2022 yang tidak dimanfaatkan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek pemerintah.

Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia memberi catatan agar memperhatikan alokasi dana yang cukup untuk operasional pemerintahan Distrik, Kelurahan serta honor sesuai standar UMR/UMP bagi ketua-ketua RT. Selain itu juga memberi catatan agar pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat terkait pemekaran Distrik, Kampung dan RT.

Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia menyoroti perihal pembangunan gedung-gedung kantor beberapa OPD yang mahal dan megah yang dinilai sebagai pemborosan anggaran, sehingga bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kurang mendapat perhatian.

Pandangan Umum Fraksi Demokrat yang dibacakan Lexi David Linturan, memberi catatan terkait capaian WTP 7 kali berturut- turut namun di sisi lain tidak menjadi indikator kepuasan masyarakat  Mimika karena pemimpin daerah pemda terjerat hukum.

Di samping itu, Fraksi Demokrat turut menyoroti terkait tingkat kemiskinan dan pengangguran di Mimika yang cukup tinggi yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan.

Fraksi Demokrat menyoroti dan meminta penjelasan terkait pembiayaan non fisik berupa administrasi dan lain-lain yang menghabiskan sekitar 30 persen dari APBD, dan pekerjaan proyek yang dilakukan pada penghujung tahun sehingga kualitas dan pengawasan tidak maksimal.

Wartawan: Evita

Editor: Jimmy