SALAM PAPUA (TIMIKA) - Wakil Ketua II DPRD, Yohanes
Felix Helyanan mengatakan bahwa kendala belum dilakukan pembahasan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun 2023 adalah
lemahnya penyerapan APBD yang masih diangka 20 persen lebih.
“Kemarin PJ Bupati Mimika katakan penyerapan baru 20 persen
lebih, otomatis Bappeda belum bisa menyampaikan kegiatan mana yang nantinya
akan dikerjakan di APBD-P. Inilah kenapa APBD-P belum kami bahas,” ujarnya saat
ditemui diruang kerjanya, Selasa (1/8/2023).
Padahal kata pria yang akrab disapa John Thie ini, keinginan
awal DPRD setelah pembahasan LKPJ Bupati, langsung dilanjutkan dengan
Pembahasan APBD-P namun pihak Eksekutif belum mempersiapkan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Ini karena kemarin itu ada isu rolling jadi kemungkinan
banyak kepala OPD takut melakukan pelelangan, padahal soal rolling bukan
menjadi ranah pimpinan OPD seharusnya mereka hanya menjalankan apa yang sudah
ditetapkan,” ujar Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Akibat dari kurangnya profesionalitas pimpinan OPD, memberi
dampak kepada semua sektor, terutama proyek atau pekerjaan yang tidak berjalan,
menyebabkan perputaraan uang menjadi lambat.
“Seharusnya Juni-Juli 2023 kegiatan sudah harus berjalan,
tetapi di luar dari perkiraaan real-nya tidak demikian, penyerapan terganggu,
akhirnya perputaraan uang rendah, dampaknya pembangunan menjadi lambat,”
tutupnya.
Wartawan: Evita
Editor: Jimmy
