SALAM PAPUA (TIMIKA) - Warga Distrik Mimika Timur meminta
agar Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 mendatang tidak seperti
yang mereka alami saat Pemilu tahun 2019 lalu yang tidak sesuai dengan data
Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal ini diungkap warga saat mengikuti sosialisasi Pemilu dan
Pemilukada Serentak 2024 oleh Bakesbangpol Mimika, yang dilaksanakan di aula
Gereja Mapurjaya, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Jumat (3/11/2023).
Salah satu warga Poumako, Distrik Mimika Timur, Muhamad
Salihin mengaku siap mengikuti dan berpartisipasi pada Pemilu 2024 mendatang,
namun dia berharap DPT bisa diperjelas dan disosialisasikan lebih lengkap
kepada masyarakat.
“Kasus yang pernah terjadi di Poumako (pada Pemilu 2019) itu
jumlah DPT banyak tapi TPS-nya tidak lengkap dan jelas dimana, sehingga warga pun
bingung mau ke TPS mana,” ujarnya.
Sementara warga Mapurjaya yang juga sebagai tokoh pemuda,
Johan mengungkapkan, saat menerima undangan pada Pemilu 2019, namanya ada di
TPS 3 namun saat di lapangan dia diarahkan ke TPS 4.
“Jadi dulu itu kan kita punya TPS sesuai RT, tapi pas di lapangan
kita punya TPS beda, ini yang bikin masyarakat bingung, saat mau memilih malah
dilempar-lempar,” ungkapnya.
Perwakilan dari RT 019 Imanuel Ignatius yang juga perwakilan
dari tokoh Agama Mapurjaya mengatakan, masyarakat yang berprofesi sebagai
nelayan juga mengkhawatirkan mereka tidak dapat memilih, karena pada tanggal 11
Februari mereka akan berlayar dan akan kembali tanggal 15 Februari 2024.
“Bagaimana dengan masyarakat yang berprofesi sebagai
nelayan, mereka bisa-tidak memilih? apakah ada solusinya?” tuturnya.
Plt Ketua KPU Mimika, Lorens Manipko, yang menjadi
narasumber dalam sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa sistem Pemilu tahun
2024 menggunakan KTP dan telah tercantum pada DPT online, sehingga masyarakat dapat
mengakses langsung untuk melihat TPS-nya masing-masing.
“Sekarang itu sudah sangat mudah, tinggal masuk di DPT
online, input nomor KTP, langsung keluar semua lengkap tempat TPS-nya. Jadi
masyarakat tidak boleh pinjamkan KTP kepada siapapun,” ujarnya.
Lebih lanjut Lorens menjelaskan, bagi yang berprofesi
sebagai nelayan disarankan agar pada tanggal 14 Februari 2024 tidak berlayar.
“Sebaiknya bapa-bapa yang ingin berlayar ditanggal 11
Februari ditunda dulu, karena pesta demokrasi ini hanya dilaksanakan lima tahun
sekali,” ungkapnya.
Penulis: Evita
Editor: Jimmy
