SALAM PAPUA (TIMIKA) - Warga tujuh suku di Kabupaten Mimika (Amungme, Kamoro dan lima suku kerabat) mempertanyakan dana CSR 1 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dikelola Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

Tokoh masyarakat suku Amungme, Yohanes Kum mengungkapkan bahwa warga tujuh suku mengaku selama lima tahun terakhir tiga program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi tidak lagi dijalankan oleh YPMAK. Untuk  masyarakat sepakat YPMAK harus dievaluasi guna mengetahui alasan terhentinya tiga program prioritas tersebut serta untuk mengetahui kemana dana 1 persen dari PTFI.

"Hari ini kami berkumpul bersama kurang lebih 240 orang warga 7 suku dan membahas terkait merosotnya tiga program utama YPMAK. Menurut masyarakat 7 suku, tiga program itu tidak lagi berjalan sejak LPMAK diubah menjadi YPMAK," ungkap Yohanes Kum usai melakukan pertemuan bersama tokoh lain dan warga tujuh suku di kediaman Anthonius Kemong di jalan Cenderawasih Timika, Sabtu (6/4/2024).

Yohanes mengatakan, masyarakat 7 suku tidak bermaksud menggelar aksi demonstrasi dan menuntut PTFI, tapi hanya melakukan diskusi dan mempertanyakan alasan ketidakjelasan dana 1 persen PTFI dan meminta YPMAK dievaluasi.

Pihaknya meminta agar secepatnya melakukan pertemuan bersama PTFI dan YPMAK untuk mempertanyakan dana 1 persen, karena sekarang anak-anak sekolah di semua kota studi banyak yang mengeluh lapar, lampu asrama padam berhari-hari, kontrak asrama berakhir, dan kesulitan biaya rumah sakit. Demikian juga bantuan usaha  ekonomi bagi masyarakat sudah tidak dilakukan.

"Masyarakat 7 suku sepakat agar dilakukan transisi YPMAK dan mencari tahu kemana dana 1 persen dari PTFI. Saya juga sebagai tokoh yang memperjuangkan supaya dana 1 persen itu ada, kami sama-sama upayakan adanya YPMAK, tapi kenapa dana  1  persen itu terhenti," ujarnya .

Banyak yang sampaikan bahwa dana 1 persen itu berakhir tahun 2017, ada juga yang sampaikan dana  1 persen diganti dengan dana lain berupa perwalian.

"Kita bingung, kalau dana 1 persen itu telah berakhir 2017, lalu kenapa saya tidak tahu? Padahal tahun 2017 saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Eksekutif YPMAK. Siapa yang sepakati dana 1 persen itu berakhir di 2017?," tegasnya.

Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Amungme lainnya, Anthonius Kemong, bahwa masyarakat tujuh suku menilai program yang dijalankan YPMAK tidak berhasil. Karena itu semua tokoh dan masyarakat menggelar pertemuan dengan putusan bahwa YPMAK harus dievaluasi.

Saat ini banyak masyarakat yang enggan melakukan pengobatan dan dirawat di RSMM, karena fasilitasnya sudah tidak memadai seperti dulu. Di bidang pendidikan juga banyak anak-anak tujuh suku yang mengeluh.

"Yang kita mau supaya ada transisi lagi supaya minimal kegiatan YPMAK itu kembali lancar seperti dulu. Kita mau lakukan pertemuan dan menuntut kegiatan-kegiatan YPMAK yang tidak menyentuh harus diubah," kata Anthonius.

Penulis: Acik

Editor: Jimmy