SALAMPAPUA (NABIRE)- Untuk mewujudkan program Papua
Tengah terang, Pemprov Papua Tengah menggelar Perjanjian Kerja Sama (PKS)
dengan PT.PLN (Persero). Adapun PKS tersebut dilakukan untuk mensejahterakan
masyarakat kurang mampu.
Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung Pj
Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, SSos MM dan GM PT.PLN (Persero) Unit
Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono serta disaksikan Pj Sekda Papua
Tengah, Anwar Harun Damanik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Papua
Tengah, Frets James Boray, dan Manajer PT. PLN (Persero) UP3 Nabire,
Parmonangan Andreas Sitorus, Selasa (28/5/2024) sore.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menerangkan ada
10 program prioritas yang ditetapkannya di Provinsi Papua Tengah salah satunya
Papua Tengah Terang. Di mana isi dalam MoU bersama PLN, yakni penyambungan baru
jaringan PLN, penyambungan baru jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
dan subsidi pembayaran token listrik gratis.
“Khusus untuk PLN kita hari ini menggelar PKS, di mana Dinas
Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Papua Tengah telah menganggarkan subsidi token
listrik gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan diperuntukkan khusus bagi
masyarakat asli papua,” jelasnya.
Khusus token listrik gratis kepada masyarakat, lanjut Ribka
Haluk, salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah
program pemerintah pusat pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim 0 persen
2024.
“Program token listrik gratis ini semua bersumber dari APBD
Provinsi. Harapannya kedepan melalui program ini semua daerah di Papua Tengah
bisa terang, tentu ini merupakan pekerjaan besar, namun secara perlahan kami
yakin kedepan rumah-rumah masyarakat bisa terang,” pungkasnya.
Ribka Haluk menegaskan dengan Papua Tengah terang dipastikan
kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sebab pemerintahan, perekonomian,
UMKM, pendidikan dan aktivitas rumah tangga membutuhkan listrik.
“Saat ini listrik merupakan kebutuhan primer bagi Masyarakat.
Aktivitas apapun membutuhkan listrik, bahkan membuat masyarakat sehat
diperlukan aliran listrik. Kita berharap kita bisa membuat Papua Tengah ini
terang, bukan hanya di Nabire melainkan diseluruh daerah di Papua Tengah,“tegasnya.
Sementara itu, GM PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua
dan Papua Barat, Budiono mengungkapkan, PKS ini merupakan hal yang pertama kali
terjadi, dalam hal sinergi PLN dengan pemerintah daerah, bagaimana bersama-sama
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“PKS ini merupakan hasil sinergitas menyatukan niat baik
yang sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan PLN yaitu agar
masyarakat di pelosok kampung/desa dapat menikmati manfaat adanya Listrik,
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP di Papua Tengah,”
jelasnya.
Ia menerangkan, setelah PKS ini pihaknya akan melakukan
pendataan daerah dan masyarakat yang mana saja layak mendapatkan subsisi token
listrik gratis. “Setelah ini kita akan bersama-sama menginventarisir siapa dan
dimana saja masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ungkapnya.
Dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) ini, lanjutnya, PLN
juga akan memperbesar jaringannya, yang tadinya hanya 2 unit pengelolanya saat
ini sudah ada 6 unit. Kini di setiap provinsi yang baru sudah ada yang
mengelola listrik pedesaan sendiri.
“Kini yang mengelola listrik pedesaan di Papua Tengah sudah
ada, sehingga kami menjadi lebih fokus lagi untuk melistrikin seluruh
masyarakat yang ada di Papua Tengah ini,” pungkasnya.
Ia menambahkan untuk sistem kelistrikan khusus di Nabire,
saat ini sudah lebih dengan daya mampu 40 MW, dengan beban puncaknya 25 MW dan
masih ada 15 MW cadangan. Sedangkan kebutuhan untuk pusat perkantoran 5 MW,
sehingga masih ada 10 MW cadangan.
“Cadangkan ini akan kita gunakan untuk melihat perkembangan
kebutuhan masyarakat di Nabire selanjutnya pasca DOB. Khusus untuk perkantoran
ke depan, kami akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
Kali Bumi, sehingga listrik pusat pemerintahan akan bersumber dari green
energi. Jadi pusat pemerintahan yang akan bersumber dari green energi ini yang
akan pertama kali terjadi,” tutupnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi