SALAM PAPUA (TIMIKA) - Penjabat Gubernur Papua
Tengah, Dr. Ribka Haluk, SSos MM optimis pengembangan Bandara Bandar Udara Douw
Aturure di Kabupaten Nabire di Ibukota Provinsi Papua Tengah dapat terealisasi.
Keyakinan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding
(MoU) yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk dengan
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah Murni, di Kantor
Kemenhub RI, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk mengatakan,
memperhatikan bandara baru yang sudah beroperasi dengan baik dan secara reguler
sudah melayani penerbangan antar provinsi maupun kabupaten. Namun saat ini
adanya keluhan masyarakat terhadap tingginya harga tiket karena maskapai yang
tersedia hanya satu yang menyebabkan penentuan tarif dilakukan sesuka hati
maskapai tersebut.
“Memperhatikan kondisi bandara yang hanya bisa didarati
pesawat setara jenis ATR. Selanjutnya untuk bisa didarati pesawat sejenis
Boeing, maka landasan pacu yang harus segera diperpanjang dengan harapan
maskapai lain akan masuk, sehingga terjadi persaingan harga tiket yang sehat
yang tidak terlalu membebani masyarakat,” kata Ribka pada rilis yang diterima
salampapua.com.
Untuk percepatan pembangunan bandara tersebut, kata Ribka
Haluk, pemerintah daerah telah membangun VIP Room Bandara yang akan selesai
tahun ini. Kemudian telah dilakukan land clearing pada areal rencana
perpanjangan landasan pacu dan ujung bandara arah laut serta penyambungan
listrik dari pln ke bandara baru.
“Selanjutnya tahun ini kami melalui dalam APBD Provinsi
Papua Tengah akan membangun landasan pacu dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter
dengan lebar 45 meter. Melakukan penimbunan ujung bandara sisi laut untuk
safety zone penerbangan masuk dan keluar. Dan melakukan pembangunan pagar
pengaman agar keamanan penerbangan lebih terjamin di bandara,” ungkapnya.
Ia menyampaikan ketiga kegiatan tersebut saat ini sedang
proses tender fisik dan diharapkan pertengahan Juli sudah mulai membangun dan
diharapkan selesai bulan Nopember sampai Desember 2024.
“Dalam anggaran APBD Perubahan, kami juga akan menganggarkan
pembangunan tower, penyelesaian pelebaran bandara agar sepenuhnya panjang 2.500
meter X 45 meter, pengadaan PK tipe 1, pembangunan apron, pengembangan ruang
tunggu, dan kegiatan lainnya untuk mendorong Bandara Nabire lebih modern,”
ujarnya.
Ribka Haluk menambahkan pemerintah daerah dan Kemenhub RI
secara bersama sama bermaksud melaksanakan percepatan pembangunan kebandar
udaraan di Provinsi Papua Tengah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, penyediaan transportasi udara dari dan ke Nabire serta mendukung
kegiatan perekonomian, perdagangan dan peningkatan pariwisata di provinsi papua
tengah.
“Hari ini sebagai moment bersejarah bagi Pemerintah Provinsi
Papua Tengah untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut diatas, dilakukan
penandatangan MoU kesepahaman. Hal ini sangat penting sebagai pedoman dalam
melaksanakan percepatan pembangunan khususnya Bandara Nabire,” lugasnya.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah
Murni mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah
Provinsi Papua Tengah yang mengambil inisiatif membantu meningkatkan fasilitas
Bandara Udara Douw Aturure di Nabire.
“Yang jelas kami berterima kasih, karena Pj Gubernur salah
satu yang terbaik diantara para kepala daerah, sebab beliau mau bekerja sama.
Tidak semua mau bekerja sama, effortnya Pj Gubernur keren, kerjanya cepat. Jadi
kita juga enak kerja samanya. Beliau itu maunya cepat, cepat, cepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya tentu mendukung keinginan Pj
Gubernur Papua Tengah yang menginginkan agar pesawat udara berbadan besar
seperti pesawat jenis Boeing bisa mendarat di Kabupaten Nabire.
“Beliau ingin memberikan kado special kepada masyarakat di
Papua Tengah pada momen tahun baru, tentu ini bisa dilakukan. Kita akan bekerja
sama untuk mewujudkan mimpi seluruh masyarakat di Papua Tengah,” pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi