SALAM PAPUA (TIMIKA) - Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan bahwa penerbitan sertifikat lahan Poumako atas nama
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Makassar.
Ia menjelaskan, awalnya lahan Poumako telah dihibahkan
kepada Pemkab Mimika, namun berjalannya waktu ada pihak lain yang mengklaim
kepemilikan lahan tersebut, sehingga pihak tersebut melakukan gugatan di PTUN,
atas dasar Pemkab Mimika menerbitkan sertifikat tanah tidak sesuai prosedur dan
saat itu Pemkab Mimika dinyatakan kalah.
“Nah, karena kita kalah dalam artian penerbitan sertifikat
Pemkab dinilai tidak sah, namun Pemkab telah mengajukan banding, dan proses
banding sementara berlangsung, sehingga kita masih menunggu hasilnya seperti
apa,” ujarnya saat ditemui Salampapua.com, Senin (24/6/2024).
Ia mengungkapkan, dengan adanya persoalan lahan tersebut,
sangat berdampak pada pelayanan dan fasilitas di Pelabuhan Poumako salah
satunya yaitu ruang tunggu penumpang.
“Akhirnya ruang tunggu tidak ada, masyarakat pun kesulitan
saat akan berangkat, begitu juga sulitnya MCK, dan sebagainya. Namun karena
permasalahan lahan yang masih bersengketa, membuat Pemkab tidak dapat membangun
fasilitas apapun,” ungkapnya.
Johannes menegaskan, apabila persoalan lahan tidak dapat
diselesaikan, maka sampai kapanpun, Pemkab Mimika tidak bisa melakukan
pembangunan.
“Bandara kita bisa bangun kenapa Poumako tidak bisa, padahal
persoalan saat membangun bandara lebih sulit dari persoalan di Poumako. Kita
semua berharap proses banding dapat berbuah manis, sehingga Pemkab Mimika bisa
membenahi pelabuhan,“ pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi