SALAM PAPUA (TIMIKA) - Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) versi Jhon Stingal Beanal dan Lemasa tandingan Jhon Beanal, telah memenuhi panggilan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah (PT) di Nabire pada Kamis 1 Agustus 2024.

Ketua Lemasa Jhon Stingal melalui Sekretaris Jan Magal mengatakan, pihaknya bersama Lemasa tandingan telah memenuhi panggilan MRP PT, sedangkan dua Lemasa tandingan lainnya tidak hadir yaitu versi Karel Kum dan Domi Kum, dalam agenda penyelesaian perselisihan pengurus Lemasa di Kabupaten Mimika.

“Hanya kami saja, dan lemasa tandingan dari versi Jhon Beanal serta perwakilan dari PT Freeport Indonesia (PTFI) dan juga Ketua Pokja Papua Tengah, dan Kepala Kesbanpol Papua Tengah saja yang hadir, sehingga pada pertemuan itu, kami bermohon kepada MRP sebagai lembaga cultural yang membahas soal hak-hak OAP, untuk sekiranya dapat mengumpulkan semua masyarakat Amungme di Mimika, duduk bersama membahas ini lagi,”ujarnya, saat menghubungi Salampapua.com, Sabtu (3/8/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Lemasa meminta kepada MRP agar segera menentukan perwakilan dari Lembaga Adat untuk duduk dalam DPRK. Pasalnya untuk Provinsi Papua Tengah, mendapatkan jatah tiga kursi sedangkan di Mimika 9 kursi.

“Pertemuan kemarin banyak yang kita bahas, mulai dari menyelaskan, terkait dengan sejarah berdirinya Lemasa, versi Jhon Stingal Beanal sejak yang terbentuk sejak 2004 silam, dan juga kami tekankan kepada MRP untuk segera menentukan perwakilan dari Adat Amungme,” jelasnya.

Selain itu, pada pertemuan itu juga, membahas beberapa hal, yakni menyangkut dengan aturan mekanisme pendirian lembaga dan dan undang-undang yang menjadi landasan peraturan dari Kemendagri.

“Hal inipun sudah kami bicarakan, sebab lembaga kamilah yang terdaftar di Kemenkumham, sehingga kami yang berhak atas pengusulan perwakilan lembaga di DPRK,” tegasnya.

Sebab menurutnya, nama-nama perwakilan lembaga sudah masuk di meja MRP Provinsi Papua dan meja Ketua Pokja. Begitu juga Kesbangpol Papua Tengah, untuk itu diharapkan Pansel harus segera terbentuk dan dilantik, sehingga permintaan dua hal ini harus menjadi atensi, bagi Pokja dan MRP PT juga Kesbangpol.

“Pertemuan ini juga seharusnya tidak sampai di sini saja, tetapi sebaiknya harus juga dilakukan mediasi semua masyarakat Amungme dan Lemasa. Karena Suku Amungme dan Lemasa hanya satu, tidak harus ada Lemasa tandingan, karena semua itu hanyalah kepentingan oknum-oknum saja yang mengklaim Lemasa dengan versi masing-masing,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi