SALAM PAPUA (TIMIKA) - Lembaga Musyawarah Adat Suku
Amungme (Lemasa) versi Jhon Stingal Beanal dan Lemasa tandingan Jhon Beanal,
telah memenuhi panggilan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah (PT) di Nabire
pada Kamis 1 Agustus 2024.
Ketua Lemasa Jhon Stingal melalui Sekretaris Jan Magal
mengatakan, pihaknya bersama Lemasa tandingan telah memenuhi panggilan MRP PT,
sedangkan dua Lemasa tandingan lainnya tidak hadir yaitu versi Karel Kum dan Domi
Kum, dalam agenda penyelesaian perselisihan pengurus Lemasa di Kabupaten Mimika.
“Hanya kami saja, dan lemasa tandingan dari versi Jhon
Beanal serta perwakilan dari PT Freeport Indonesia (PTFI) dan juga Ketua Pokja
Papua Tengah, dan Kepala Kesbanpol Papua Tengah saja yang hadir, sehingga pada
pertemuan itu, kami bermohon kepada MRP sebagai lembaga cultural yang membahas
soal hak-hak OAP, untuk sekiranya dapat mengumpulkan semua masyarakat Amungme
di Mimika, duduk bersama membahas ini lagi,”ujarnya, saat menghubungi Salampapua.com,
Sabtu (3/8/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Lemasa meminta kepada MRP agar
segera menentukan perwakilan dari Lembaga Adat untuk duduk dalam DPRK. Pasalnya
untuk Provinsi Papua Tengah, mendapatkan jatah tiga kursi sedangkan di Mimika 9
kursi.
“Pertemuan kemarin banyak yang kita bahas, mulai dari
menyelaskan, terkait dengan sejarah berdirinya Lemasa, versi Jhon Stingal
Beanal sejak yang terbentuk sejak 2004 silam, dan juga kami tekankan kepada MRP
untuk segera menentukan perwakilan dari Adat Amungme,” jelasnya.
Selain itu, pada pertemuan itu juga, membahas beberapa hal,
yakni menyangkut dengan aturan mekanisme pendirian lembaga dan dan undang-undang
yang menjadi landasan peraturan dari Kemendagri.
“Hal inipun sudah kami bicarakan, sebab lembaga kamilah yang
terdaftar di Kemenkumham, sehingga kami yang berhak atas pengusulan perwakilan
lembaga di DPRK,” tegasnya.
Sebab menurutnya, nama-nama perwakilan lembaga sudah masuk
di meja MRP Provinsi Papua dan meja Ketua Pokja. Begitu juga Kesbangpol Papua
Tengah, untuk itu diharapkan Pansel harus segera terbentuk dan dilantik,
sehingga permintaan dua hal ini harus menjadi atensi, bagi Pokja dan MRP PT
juga Kesbangpol.
“Pertemuan ini juga seharusnya tidak sampai di sini saja,
tetapi sebaiknya harus juga dilakukan mediasi semua masyarakat Amungme dan Lemasa.
Karena Suku Amungme dan Lemasa hanya satu, tidak harus ada Lemasa tandingan,
karena semua itu hanyalah kepentingan oknum-oknum saja yang mengklaim Lemasa
dengan versi masing-masing,” pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi