SALAM PAPUA (TIMIKA) - Pj Bupati Mimika, Valentinus S Sumito menyebutkan, pembahasan terkait tapal batas antar Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai pada 29 September 2024 di Nabire terpaksa dipending.

Pembahasan tapal batas yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat itu menurut Valentinus, dipimpin oleh Pj Gubernur, Ribka Haluk. Namun, kemudian dipending karena dari Pemkab Mimika tidak memenuhi unsur.

"Kemarin dipimpin oleh Ibu Pj Gubernur, tapi kita dari Mimika yang hadir hanya Pemerintah saja, tidak ada lembaga adat, tokoh masyarakat dan yang lainnya. Sementara dari Deiyai dan Dogiyai dihadiri oleh DPR, tokoh masyarakat dan unsur lainnya, makanya rapat terkait hal ini dipending," kata Valentinus, Senin (30/9/2024).

Valentinus pun berharap, pembahasan itu secepatnya dilakukan, sehingga ada titik temu dan polemik di tengah warga bisa berakhir.

"Kita tunggu saja undangan dari provinsi, mudahan bisa dilakukan dalam minggu ini," katanya.

Yang harus dipahami menurut Valentinus, persoalan batas antar Kabupaten harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi dan difasilitasi Oleh Dirjen Adwil Kemendagri. Kemudian, dalam penataannya harus hadirkan tokoh masyarakat, lembaga adat sehingga bisa sepaham.

"Yang harus diurus saat ini terkait adat dan ulayat, sehingga selain pemerintah,juga harus hadirkan tokoh masyarakat dan lembaga adat supaya ada kesepahaman," katanya.

Valentinus juga menyampaikan, bahwa Pemkab Mimika telah berkoordinasi bersama Polres Mimika untuk menjaga keamanan di Kampung Wakia, pasca adanya konflik berujung pembakaran sejumlah rumah pada 28 Agustus 2024.

"Kami sudah minta bantuan Kepolisian untuk menjaga di Wakia untuk menghindari adanya oknum yang berupaya mancing di ari keru sehingga situasi memanas," ujar Valentinus.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi