SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Mimika (DPRK) Mimika mendorong percepatan penetapan empat Panitia Khusus
(Pansus) untuk menangani berbagai persoalan krusial di Kabupaten Mimika.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyatakan pihaknya
telah membentuk empat Pansus, yakni Pansus Tapal Batas, Pansus Air Bersih,
Pansus Kemanusiaan, dan Pansus Karyawan Mogok Kerja (Moker). Pembentukan pansus
tersebut merupakan usulan seluruh fraksi sebagai bentuk pengawasan terhadap
berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Empat Pansus itu dibentuk untuk menangani hal-hal prioritas
atau persoalan krusial yang selama ini terjadi di tengah masyarakat Mimika,”
ujar Primus saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/2/2026).
Primus menjelaskan, Pansus Tapal Batas dibentuk untuk
bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyelesaikan persoalan batas wilayah yang
selama ini memicu konflik, khususnya di Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik
Jila.
Sementara itu, Pansus Air Bersih akan mengawasi progres
pelaksanaan program air bersih yang telah menghabiskan anggaran cukup besar,
namun dinilai belum tuntas.
“Kita tahu bahwa Pemkab Mimika keluarkan anggaran besar
untuk program air bersih, tetapi belum selesai juga. Makanya melalui pansus ini
kita kawal dan cek kendalanya apa,” ujarnya.
Terkait Pansus Karyawan Moker, Primus menegaskan persoalan
mogok kerja telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan langkah
serius demi kepastian nasib ribuan karyawan.
“Pansus ini sudah didesak sejak lama oleh para karyawan
Moker ini,” katanya.
Adapun Pansus Kemanusiaan akan fokus mengawasi persoalan
yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, termasuk konflik kelompok serta gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Primus menambahkan, pihaknya telah menggelar rapat internal
untuk meminta setiap fraksi mengusulkan nama-nama anggota dewan yang akan
ditugaskan dalam empat Pansus tersebut.
Paripurna pengesahan empat Pansus akan disesuaikan dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Pengesahan empat pansus ini menunggu anggaran, karena DPA
belum dibagi,” pungkasnya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
