SALAM PAPUA (TIMIKA) – Bapenda Mimika mencatat realisasi
pendapatan Kabupaten Mimika pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai sekitar
Rp 1,9 triliun atau 34,25 persen dari target Rp 5,6 triliun.
Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah menjelaskan, total
realisasi pendapatan tersebut mencapai Rp 1.956.030.210.225.
“Dari target pendapatan Rp 5,6 triliun, pencapaian triwulan
pertama sebesar Rp 1,95 triliun atau sekitar 34,25 persen,” ujarnya, Senin
(13/4/2026).
Ia merinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi 21,30
persen, sementara pajak daerah dari target Rp 410 miliar telah terealisasi
sekitar Rp 121 miliar atau 30 persen.
Untuk dana transfer, dari target Rp 3,2 triliun terealisasi
Rp 628 miliar atau 19,24 persen. Sementara kategori lain-lain pendapatan yang
sah dari target Rp 1,8 triliun telah terealisasi Rp 1,2 triliun atau 66,23
persen.
Dwi menyebut, dana bagi hasil (DBH) sektor minerba baru
ditransfer sekali sebesar Rp 128 miliar dari target Rp 1,064 triliun. Dana
Alokasi Khusus (DAK) fisik belum dicairkan, sementara DAK non fisik telah
terealisasi Rp 56 miliar atau 25,74 persen dari target Rp 219 miliar.
DAK non fisik tersebut mencakup bantuan operasional sekolah
(BOS) reguler, BOP PAUD, pendidikan kesetaraan, hingga tunjangan profesi dan
tambahan penghasilan guru yang baru cair tahap pertama.
Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp 375
miliar atau 28 persen dari target Rp 1,3 triliun. Dana Otonomi Khusus (Otsus)
mencapai Rp 58 miliar atau 30 persen dari target Rp 196 miliar. Adapun Dana
Desa belum terealisasi karena pencairan dari pemerintah pusat belum dilakukan.
Pendapatan juga didukung bagi hasil provinsi sebesar Rp 9,25
miliar atau 8,12 persen dari target Rp 114 miliar, serta kontribusi 2,5 persen
dari PT Freeport Indonesia yang telah masuk lebih dari Rp 1,2 triliun.
Dwi menilai capaian pendapatan triwulan pertama masih berada
pada jalur yang tepat (on track), mengingat perbedaan mekanisme pencairan pada
masing-masing sumber pendapatan.
“Kalau kita lihat struktur pendapatan, pencairannya memang
berbeda-beda. Untuk triwulan pertama ini masih on track,” jelasnya.
Dari sisi pajak daerah, realisasi rata-rata berada di
kisaran 13 hingga 30 persen. Beberapa sektor bahkan menunjukkan capaian
signifikan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
yang telah melampaui target awal karena pembayaran dari PT Freeport Indonesia.
Sementara pajak lainnya seperti restoran, hotel, listrik,
dan sektor hiburan juga menunjukkan progres positif meski masih dalam tahap
awal tahun anggaran.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
