SALAM PAPUA (TIMIKA) Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini menerima kunjungan kerja Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Papua Tengah, Dr. Soedeson Tandra, di Polres Mimika, Selasa (12/5/2026).

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka kegiatan pengawasan Komisi III DPR RI terhadap mitra kerja kepolisian di wilayah Papua Tengah.

Kegiatan berlangsung di Ruang Vicon Mako Polres Mimika Mile 32, Jalan Agimuga, Distrik Kuala Kencana, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke RS Bhayangkara Mimika.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kabid Dokkes Polda Papua Tengah AKBP dr. Mansuri, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, Wakapolres Mimika Kompol Junan Plitomo, para pejabat utama Polres Mimika, serta para Kapolsek jajaran Polres Mimika.

Dalam sambutannya, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini menyampaikan apresiasi atas kunjungan Anggota Komisi III DPR RI ke Papua Tengah, khususnya di wilayah hukum Polres Mimika.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta kebutuhan institusi Polri di Papua Tengah.

Kapolda juga memaparkan perkembangan rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Tengah di Nabire. Ia menyebutkan bahwa lahan seluas 34 hektare telah tersedia dan saat ini proses administrasi tengah berjalan guna mendukung pembangunan tersebut.

Selain itu, Brigjen Pol Jermias turut menyoroti situasi keamanan di Papua yang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya penolakan terhadap kehadiran aparat keamanan di sejumlah wilayah.

Karena itu, menurutnya diperlukan penguatan personel Polri melalui penambahan rekrutmen anggota untuk menunjang pelayanan keamanan di Papua Tengah.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Dr. Soedeson Tandra mengatakan kunjungan pengawasan perorangan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dari mitra kerja Komisi III DPR RI, termasuk institusi kepolisian.

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penerapan paradigma baru hukum pidana nasional yang lebih mengedepankan pendekatan restoratif dibanding pendekatan represif semata.

Ia juga meminta aparat kepolisian di Papua untuk terus mengutamakan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas serta memperhatikan nilai-nilai hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Papua.

Pendekatan humanis dan penghormatan terhadap hukum adat sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan membangun kepercayaan masyarakat, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman turut memaparkan kondisi wilayah hukum Polres Mimika yang mencakup 18 distrik.

Namun hingga saat ini, kata Kapolres, baru terdapat 11 Polsek aktif sehingga beberapa distrik masih harus dibackup oleh Polsek terdekat dalam pelayanan keamanan kepada masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga telah mengusulkan pembangunan sejumlah Pos Polisi (Pospol) di beberapa titik kepada Pemerintah Daerah guna memperkuat pelayanan kepolisian dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Mimika.

Kegiatan kunjungan kerja ditutup dengan penyerahan draft usulan dari Kapolda Papua Tengah kepada Anggota Komisi III DPR RI, dilanjutkan sesi foto bersama serta kunjungan ke RS Bhayangkara Mimika.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi