SALAM PAPUA (NABIRE) - Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 secara resmi dibuka.

Dihadiri oleh jajaran Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, unsur Forkopimda, serta pimpinan perbankan dan lembaga keuangan, pembukaan Rapat Pleno TPAKD dilaksanakan di salah satu hotel di Nabire, Kamis (7/5/2026).

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa mengatakan, terlaksananya kegiatan ini sebagai langkah krusial dalam memperkuat akses keuangan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Papua Tengah.

“TPAKD memegang peran strategis untuk mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga masyarakat adat,” kata Meki dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Papua Tengah, Siliwanus Sumule.

Menurutnya, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan utama pembangunan di daerahnya. Akses keuangan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

“TPAKD harus mampu menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan layanan sektor keuangan,” ujarnya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini tengah memfokuskan arah pembangunan pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan sektor unggulan daerah.

“Melalui TPAKD, pemerintah ingin memastikan agar kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Meki Nawipa juga menekankan empat poin penting sebagai arahan bagi pengurus TPAKD, yaitu:

Pertama, perlunya perluasan jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah terpencil dan terisolir.

Kedua, pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ketiga, peningkatan literasi keuangan masyarakat agar mereka bijak dalam mengelola keuangan.

Keempat, program TPAKD harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan bukan sekadar rutinitas administratif.

Lebih lanjut, ia mengharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan program kerja tahun 2026 yang konkret dalam mempercepat inklusi keuangan serta memperkuat komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi Papua Tengah.

“Semoga melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan program kerja tahun 2026 yang konkret dalam mempercepat inklusi keuangan serta memperkuat komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi Papua Tengah,” pungkasnya.

Penulis: Elias

Editor: Jimmy