Serapan Anggaran Baru 20 Persen, OPD Di Papua Tengah Diminta Percepat Realisasi Program

Serapan Anggaran Baru 20 Persen, OPD Di Papua Tengah Diminta Percepat Realisasi Program Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama Nabire, Rabu (17/6/2026) pagi (Salampapua.com/Elias)

SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat pelaksanaan program dan realisasi anggaran. Hingga pertengahan Juni 2026, serapan anggaran pemerintah provinsi masih berada di kisaran 20 persen atau jauh dari target yang diharapkan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame, saat memimpin Apel Gabungan ASN dan Non-ASN di Halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, Rabu (17/6/2026).

Dalam arahannya, Herman mengapresiasi seluruh OPD yang telah menyelesaikan usulan program prioritas Tahun 2027 serta laporan inovasi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Menurutnya, dokumen perencanaan tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai rendahnya realisasi anggaran hingga pertengahan tahun harus menjadi perhatian serius seluruh pimpinan perangkat daerah.

Karena itu, setiap OPD diminta segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program.

“Percepatan penyerapan anggaran harus dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku, namun tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan kegiatan. Jangan sampai pekerjaan menumpuk pada akhir tahun anggaran,” kata Herman saat membacakan sambutan Wakil Gubernur Papua Tengah.

Selain mendorong percepatan realisasi program, Pemprov Papua Tengah juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Seluruh OPD diminta memperkuat tata kelola administrasi keuangan, termasuk pengelolaan dan pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) yang harus dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Menurut Herman, percepatan pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan capaian administrasi dan keuangan, tetapi juga menyangkut manfaat pembangunan yang harus segera dirasakan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara percepatan realisasi anggaran dengan kualitas pelaksanaan kegiatan, sehingga program pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Pemprov Papua Tengah berharap seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi dan kinerja dalam semester kedua tahun anggaran 2026 agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana.

Penulis: Elias

Editor: Sianturi