SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten Mimika mempercepat pembentukan distrik persiapan di wilayah pegunungan yang selama ini rawan konflik batas wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kehadiran pemerintah sekaligus memastikan pengawasan, komunikasi, dan pelayanan publik berjalan di kawasan tersebut.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengatakan kondisi wilayah pegunungan membutuhkan penanganan khusus. Untuk membantu meredam konflik tapal batas, Pemkab Mimika telah menempatkan dua perwakilan lokal yang memahami kondisi geografis dan budaya masyarakat setempat.

“Kami menempatkan perwakilan di sana karena mereka adalah warga asli tempat tersebut. Mereka tahu pasti batas wilayah, mulai dari gunung hingga wilayah bawah. Selain itu, mereka berasal dari suku yang berada di antara Suku Amungme dan Moni, sehingga mampu menguasai kedua bahasa dan menjadi jembatan komunikasi yang baik,” ujar Emanuel saat diwawancarai, Senin (28/9/2026).

Emanuel menjelaskan, meski status administratif distrik tersebut masih dalam tahap persiapan, berdasarkan pemetaan wilayah, kawasan itu masuk dalam wilayah Kabupaten Mimika.

Ia menambahkan, pembahasan resmi terkait harmonisasi wilayah bersama Gubernur Papua Tengah akan segera dilakukan setelah sebelumnya tertunda karena adanya agenda lain yang dinilai mendesak.

Menurut Emanuel, ketidakpastian status administratif tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menunda pembangunan di wilayah tersebut. Program prioritas tetap akan dijalankan tanpa harus menunggu hingga 2027.

“Pembangunan dan perhatian pemerintah tetap berjalan. Kita tidak perlu menunggu sampai tahun 2027. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang setelah APBD Perubahan ini, langsung kita sentuh ke daerah tersebut,” pungkas Emanuel.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi