SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemanfaatan Geographic Information System (GIS) sebagai instrumen strategis pembangunan berbasis data.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus Pemprov Papua Tengah, Ukkas S.Sos., M.KP, saat membuka kegiatan pelatihan GIS tahun 2026, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika, Senin (28/9/2026).
Ia mengatakan, GIS bukan sekadar alat pemetaan, tetapi instrumen integrasi data lintas sektor yang mendukung tata ruang, infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pengelolaan lingkungan hidup.
Pelatihan GIS menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur agar profesional, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menyajikan informasi berkualitas.
“Penyelarasan RTRW dengan kebijakan nasional, aspek lingkungan hidup, dan ruang perairan harus ditopang oleh sistem informasi geospasial yang kuat,” ujarnya.
Ukkas menekankan bahwa GIS adalah fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan Papua Tengah yang akurat, transparan, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia berharap hasil pelatihan dapat diterapkan langsung di setiap OPD, sehingga data geospasial tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu sistem pembangunan daerah.
“Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan pemanfaatan teknologi yang tepat, kita dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” tegas Ukkas.
Sementara itu, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapperida Papua Tengah, Kent Sroyer, menegaskan pentingnya transformasi perencanaan pembangunan berbasis data spasial sebagai fondasi kebijakan daerah.
Pembangunan sarana kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, hingga kawasan pertanian tidak boleh lagi hanya berdasarkan perkiraan, melainkan harus berbasis data geografis yang akurat.
Kent menekankan agar tidak ada lagi sekat ego sektoral. Data pertanian, kehutanan, titik rawan bencana, potensi tambang, hingga pelayanan publik harus terintegrasi dalam Satu Data Spasial Papua Tengah.
“Penguasaan GIS akan mempercepat implementasi kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dan penataan ruang daerah,” ujarnya.
ASN diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mahir menggunakan aplikasi GIS seperti QGIS dan ArcGIS untuk menyelesaikan persoalan teknis di lapangan. Peserta pelatihan pun diminta mengaplikasikan ilmu GIS secara nyata di OPD masing-masing, bukan berhenti setelah pelatihan selesai.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
