SALAM PAPUA (NABIRE) – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah 2026 memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia juga menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas serta peningkatan akurasi data penerima manfaat agar program tepat sasaran.

Arahan tersebut disampaikan Meki Nawipa melalui Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), MH.Kes., saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Sekretariat Bersama (Sekber) Provinsi dan Empat Kabupaten Program Bangkit Papua Tengah 2026 di Aula RRI Nabire, Selasa (22/9/2026).

Workshop yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah tersebut berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026.

Kegiatan ini melibatkan Sekber dari Kabupaten Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, dan Puncak Jaya. Selain itu, kegiatan menghadirkan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) sebagai narasumber.

Meki menegaskan, Program Bangkit yang merupakan akronim dari Program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh harus menjadi kerja bersama pemerintah provinsi dan kabupaten.

Menurutnya, program tersebut tidak boleh dilaksanakan secara sektoral. Seluruh pihak perlu menggunakan sasaran dan basis data yang sama agar setiap intervensi pemerintah saling terhubung.

“Program Bangkit harus menjadi kerja bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan satu tujuan, satu sasaran yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pembagian peran yang tegas,” kata Meki.

Karena itu, ia meminta Sekber Program Bangkit di tingkat provinsi dan kabupaten memperjelas struktur, tugas, penanggung jawab, serta mekanisme koordinasi.

Sekber juga diminta menjalankan fungsi koordinasi secara aktif, bukan hanya ketika pemerintah menggelar kegiatan.

“Setiap anggota Sekber harus mengetahui tugasnya, data yang harus disiapkan, pihak yang harus diajak berkoordinasi, dan waktu penyelesaian pekerjaan,” ujarnya.

Meki meminta Sekber provinsi dan kabupaten aktif memantau kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemantauan melalui sistem atau dasbor saja tidak cukup.

Pemerintah, kata dia, perlu melihat langsung kondisi masyarakat serta mendengar berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten.

“Sekber provinsi harus mampu turun ke lapangan, melihat kondisi nyata. Kita harus mendengar kondisi dan persoalan yang dihadapi kabupaten,” katanya.

Pemantauan langsung tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kebutuhan masyarakat sehingga intervensi program dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Meki juga menyoroti pentingnya validasi data penerima manfaat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan data program memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengidentifikasi sekitar 1,06 juta penduduk secara by name by address. Namun, pemerintah masih perlu mendata sekitar 300 ribu hingga 400 ribu penduduk untuk meningkatkan akurasi data.

“Kalau kita sudah punya data seperti begini, harusnya setiap dukungan, setiap bantuan, setiap program kegiatan itu sudah tepat. Kenapa? By name, by address,” tegasnya.

Meki meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, BP3AKB, serta perangkat daerah terkait menyatukan pengelolaan data.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar seluruh perangkat daerah memiliki informasi yang sama mengenai kondisi setiap keluarga dan tidak menjalankan intervensi berdasarkan data yang berbeda.

Ia juga meminta empat kabupaten sasaran Program Bangkit menjadi lokasi awal untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan sebelum Program Bangkit diperluas ke delapan kabupaten pada tahun berikutnya.

Selain itu, Meki meminta seluruh perangkat daerah menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan program.

“Jangan melihat Program Bangkit sebagai program satu OPD. Bapak-Ibu, ini bukan programnya Bapak Eliezer Yogi. Ini program kita,” tegasnya.

Menurut Meki, masyarakat tidak membutuhkan informasi mengenai perangkat daerah yang menjalankan program. Masyarakat membutuhkan pelayanan pemerintah yang hadir dan memberikan manfaat secara langsung.

Karena itu, perangkat daerah perlu menggabungkan intervensi ketika persoalan masyarakat membutuhkan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan, pangan, ekonomi, dan sektor lainnya.

Meki juga meminta pemerintah mengubah pola monitoring dan evaluasi Program Bangkit. Evaluasi tidak cukup hanya mengukur jumlah kegiatan atau serapan anggaran, tetapi juga harus melihat perubahan dalam kehidupan masyarakat setelah program berjalan.

Ia meminta workshop menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret. Rencana tersebut harus memuat pembagian tugas dan tanggung jawab, data serta sasaran penerima manfaat, mekanisme koordinasi, jadwal kerja, target penyelesaian, serta mekanisme monitoring dan pelaporan.

Meki menyampaikan rencana kunjungan bersama Wakil Gubernur Papua Tengah ke sejumlah kabupaten dalam waktu dekat.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi memantau langsung pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk Program Bangkit Papua Tengah.

Hasil workshop diharapkan tidak berhenti pada penyamaan pemahaman, tetapi berlanjut pada koordinasi, pembagian tugas, penguatan data, dan pelaksanaan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penulis: Elias

Editor: Sianturi