SALAM PAPUA (TIMIKA) – Jumlah kasus baru HIV dan AIDS di Provinsi Papua Tengah terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, kasus baru tercatat sebanyak 1.300 kasus pada 2023, meningkat menjadi 1.591 kasus pada 2024, dan kembali bertambah menjadi 1.909 kasus pada 2025.
Data tersebut disampaikan, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold R. Ubra, sebagai narasumber pada Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan ATM melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah, yang berlangsung di ruang pertemuan Hotel Horison Diana, Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (12/11/2026).
Reynold mengungkapkan, secara kumulatif, jumlah kasus HIV dan AIDS yang tercatat di Papua Tengah sejak 1998 hingga 2025 mencapai 24.777 kasus. Peningkatan tersebut menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan, serta keberlanjutan pengobatan bagi orang dengan HIV (ODHIV).
Dari sisi layanan kesehatan, Papua Tengah mengalami perkembangan kapasitas fasilitas pelayanan. Jumlah fasilitas pelayanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) meningkat dari 25 fasilitas pada 2023 menjadi 29 fasilitas pada 2024, dan mencapai 49 fasilitas sejak 2025.
Selain itu, terdapat 78 fasilitas layanan tes HIV dan 15 fasilitas pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA). Ketersediaan fasilitas tersebut perlu diikuti dengan peningkatan akses masyarakat, kualitas layanan, serta kesinambungan pengobatan.
Dalam pemaparannya, Reynold juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Di Papua Tengah, kelembagaan KPA telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/69 Tahun 2025 tentang KPA Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2030.
Menurut Reynold, Keputusan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, tersebut merupakan keputusan yang sangat tepat dan menjadi pembeda dari sebagian besar di 38 Provinsi di Indonesia.
“KPA ini merupakan amanat peraturan yang berlaku saat ini namun hanya sedikit Provinsi yang membentuk KPA ini. Termasuk di seluruh Tanah Papua, hanya di Provinsi Papua Tengah yang memiliki komitmen membentuk KPA ini. Ini merupakan wujud komitmen Gubernur Meki Nawipa dalam memberi perhatian serius terhadap penanggulangan HIV-AIDS di Provinsi Papua Tengah,” ujar Reynold saat diwawancara salampapua.com.
Di samping itu, Dia menambahkan bahwa keputusan tersebut menjadi dasar koordinasi penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi, termasuk mobilisasi sumber daya, koordinasi lintas sektor, kerja sama antardaerah, penguatan kelompok masyarakat sipil, fasilitasi KPA kabupaten, serta pelaksanaan monitoring dan pelaporan.
Penguatan KPA dinilai penting karena penanggulangan HIV dan AIDS tidak dapat hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah perlu membangun kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas, lembaga keagamaan, sektor pendidikan, dan berbagai unsur lainnya.
Salah satu pendekatan yang didorong dalam lokakarya tersebut adalah implementasi Social Contracting, yakni pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan. Organisasi masyarakat dapat mengambil peran dalam edukasi dan penjangkauan kelompok berisiko, pendampingan pasien, fasilitasi tes dan rujukan, serta dukungan kepatuhan pengobatan.
“Pelaksanaan kerja sama tersebut dapat menggunakan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan dan pengadaan pemerintah. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah Swakelola Tipe III, sepanjang memenuhi persyaratan, memiliki perencanaan yang jelas, serta dilaksanakan dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Pembiayaan program penanggulangan HIV dan AIDS juga perlu direncanakan secara terintegrasi melalui sumber pendanaan yang sah, termasuk APBN, APBD, Dana Otonomi Khusus, maupun sumber lain sesuai kewenangan dan peruntukannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah perlu memastikan adanya hasil nyata, antara lain peningkatan akses tes HIV, percepatan memulai terapi antiretroviral (ARV), keberlanjutan pengobatan, peningkatan pemeriksaan viral load, serta tercapainya supresi virus.
“Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, penguatan koordinasi KPA, kapasitas layanan kesehatan, dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama delapan kabupaten untuk memperkuat penanggulangan HIV dan AIDS secara berkelanjutan,” tutupnya.
Penulis/Editor: Jimmy
