SALAM PAPUA (TIMIKA) – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mendeportasi lima Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggal di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Selain deportasi, kelima WNA tersebut juga dikenakan sanksi administratif berupa penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi Papua, Samuel Toba, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus terhadap lima WNA berinisial QZ, DZ, HW, BS, dan LJ tersebut bermula dari laporan masyarakat.
Menindaklanjuti laporan itu, tim pengawasan Imigrasi melakukan pemantauan dan penggerebekan di dua lokasi berbeda di Kabupaten Nabire pada 2 November 2026.
"Di lokasi pertama, tim menemukan dua orang berinisial QZ dan DZ di salah satu rumah tinggal. Selanjutnya di lokasi kedua, petugas mengamankan tiga orang berinisial HW, BS, dan LJ yang sedang berada di Hotel Karya Papua, Nabire," ujar Samuel dalam konferensi pers di Aula Kantor Imigrasi Kelas IIB TPI Mimika, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan pemeriksaan awal, kelima WNA tersebut diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan kunjungan maupun izin tinggal yang dimiliki. Petugas kemudian menyita dokumen perjalanan mereka untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
Pada 9 November 2026, kelima WNA tersebut dipanggil ke Kantor Imigrasi Kelas IIB TPI Mimika untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait maksud kedatangan dan rencana aktivitas mereka di Indonesia.
Samuel menjelaskan, kelima WNA tersebut masuk ke Indonesia melalui Jakarta, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan penerbangan domestik menuju Nabire. Izin yang mereka miliki merupakan izin tinggal untuk kunjungan, bukan izin untuk bekerja.
"Langkah ini untuk memastikan kesesuaian antara maksud pemberian izin tinggal dengan kegiatan riil di lapangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan mereka diduga melanggar Pasal 75 huruf (a) juncto Pasal 123 huruf (a) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011," tegas Samuel.
Atas pelanggaran tersebut, Samuel menegaskan bahwa kelima WNA tidak hanya dideportasi, tetapi juga dikenakan sanksi administratif berupa penangkalan.
"Lima orang ini dikenakan sanksi penangkalan dengan kurun waktu yang lama, sehingga mereka tidak bisa lagi masuk ke wilayah Indonesia setelah dideportasi," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas IIB TPI Mimika, Thomas Aries Munandar, mengungkapkan adanya indikasi motif ekonomi di balik kedatangan kelima WNA tersebut ke wilayah Papua Tengah.
"Kelima orang ini terindikasi datang ke Nabire setelah mengetahui informasi terkait potensi pertambangan di wilayah tersebut. Namun, hingga saat ini mereka belum memberikan keterangan spesifik mengenai perusahaan atau oknum yang mengakomodasi kedatangan mereka," jelas Thomas.
Thomas menegaskan bahwa tindakan deportasi tersebut merupakan bentuk keseriusan Imigrasi dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban administrasi keimigrasian.
Ia juga mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif mengawasi keberadaan WNA di lingkungan masing-masing dan melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau diduga melanggar ketentuan keimigrasian.
"Kami sangat mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dalam mengawasi keberadaan WNA lainnya. Pengawasan akan terus kami lakukan untuk mengantisipasi pelanggaran serupa," pungkas Thomas.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
