SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika telah membangun 1.209 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sejak 2018 hingga 2025. Program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan setelah dilaporkan dalam pertemuan bersama Bupati Mimika.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan capaian pembangunan rumah tersebut menjadi salah satu materi yang dibahas saat dirinya melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Menteri Perumahan.
Menurut Johannes, pembangunan rumah layak huni itu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya warga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan tingkat kesejahteraan.
“Kita membangun rumah di atas tanah milik masyarakat. Khusus warga yang masuk kategori desil 1 sampai desil 4, seluruh biaya pembangunan ditanggung pemerintah mulai dari pondasi hingga rumah selesai dan kunci diserahkan kepada penerima manfaat,” ujar Johannes, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut dilaksanakan menggunakan APBD Mimika sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak tanpa harus menanggung biaya pembangunan.
Johannes menyebutkan, capaian tersebut mendapat respons positif dari Menteri Perumahan. Pasalnya, Pemkab Mimika telah mengalokasikan anggaran daerah secara berkelanjutan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak.
Program itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika.
Pada 2026, Pemkab Mimika berencana kembali melanjutkan program tersebut dengan membangun sekitar 352 unit rumah layak huni bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Johannes menegaskan, sasaran program tetap diprioritaskan bagi masyarakat dalam kelompok desil 1, 2, 3, dan 4 yang dinilai paling membutuhkan dukungan pemerintah.
“Fokus kita tetap untuk masyarakat desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 karena mereka yang paling membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendapatkan rumah yang layak,” tegas Johannes.
Selain melaporkan capaian pembangunan rumah melalui APBD, Pemkab Mimika juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan berbagai program perumahan lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan berkualitas.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi