SALAM PAPUA (TIMIKA) – Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran, melainkan kesalahan penginputan dalam perencanaan belanja di masing-masing OPD.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mallisa, menjelaskan bahwa kesalahan terjadi karena alokasi belanja gaji pokok diinput melebihi kebutuhan, sementara anggaran untuk tunjangan dan sejumlah komponen lainnya justru mengalami kekurangan.
Akibat ketidaksesuaian tersebut, pembayaran sejumlah hak ASN mengalami keterlambatan. BPKAD pun telah memerintahkan OPD terkait melakukan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan alokasi belanja.
"Permasalahannya bukan karena tidak dibayarkan. Dalam penginputan penganggaran terjadi kesalahan, ada kelebihan penginputan pada rincian belanja gaji pokok, sementara pada tunjangan dan komponen lainnya justru kurang. Karena itu, kami sudah memerintahkan untuk dilakukan pergeseran anggaran," kata Marthen usai mengikuti pembukaan Konferensi Kota Toleransi (KKT) II Tahun 2026 di Mimika Sport Center (MSC), Jalan SP 2, Minggu (15/11/2026).
Ia mengatakan, setelah proses pergeseran anggaran selesai diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pembayaran dapat segera diproses. Marthen optimistis pembayaran hak-hak ASN yang tertunda dapat direalisasikan dalam pekan ini.
Terkait keterlambatan pembayaran yang bahkan mencapai dua bulan di sejumlah OPD, Marthen menilai persoalan tersebut merupakan kelalaian internal, terutama operator dan bendahara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pengawasan realisasi anggaran.
"Itu kesalahan dari OPD, operator dan bendahara. Seharusnya sejak awal dilakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran agar tidak terjadi kendala seperti ini," ujarnya.
Marthen kembali menegaskan bahwa anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan ASN sebenarnya tersedia dalam APBD Mimika. Kendala yang terjadi murni berkaitan dengan ketidaksesuaian penempatan anggaran pada sejumlah pos belanja.
"Bukan berarti anggarannya tidak ada sehingga tidak dibayar. Anggarannya ada. Hanya saja terjadi kesalahan penginputan pada pos-pos tertentu," tegasnya.
Menanggapi informasi mengenai kekurangan anggaran di Dinas Pendidikan yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah, Marthen menjelaskan bahwa persoalan tersebut juga berkaitan dengan ketidaksesuaian penginputan antara belanja gaji pokok dan tunjangan.
Ia berharap penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran dapat segera diselesaikan sehingga pembayaran hak ASN kembali berjalan normal. Ia juga mengingatkan OPD agar lebih cermat dalam menyusun dan mengawasi realisasi anggaran untuk mencegah persoalan serupa terulang.
"Saya pikir kalau sudah disesuaikan dalam pergeseran anggaran, maka tidak akan ada masalah lagi ke depannya," pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
