SALAM PAPUA (TIMIKA) – Intelektual Distrik Amungkalpia, Kabupaten Puncak, Edy Mom, mendesak Bupati Puncak Elvis Tabuni dan Wakil Bupati Naftali Akawal untuk segera mengevaluasi pengelolaan anggaran di enam kampung dalam sepuluh tahun terakhir.

Edy menyebutkan, selama satu dekade terakhir, pengelolaan anggaran di Kampung Amungkalpia, Bela, Bemoki, Omplaga, Alama, dan Tagalarama tidak transparan. Ia menilai, pembangunan tidak terlihat dan dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat.

“Saya sampaikan ini berdasarkan keluhan langsung dari masyarakat. Mereka merasa tidak ada pembangunan nyata yang dilakukan oleh para kepala kampung. Karena itu, saya minta Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan evaluasi,” ujar Edy saat ditemui Salampapua.com di Timika, Rabu (18/6/2025).

Ia menilai, tertutupnya pengelolaan anggaran di enam kampung itu menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan dana yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu.

“Mayoritas warga masih mengeluhkan belum memiliki rumah. Itu salah satu indikator nyata. Saya sebagai bagian dari masyarakat dan intelektual dari sana merasa prihatin. Saya harap Bupati memanggil dan mengevaluasi kinerja enam kepala kampung itu,” tegasnya.

Edy juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana di enam kampung tersebut. Ia menilai, sebelum laporan pertanggungjawaban (LPJ) selama 10 tahun terakhir dievaluasi, Pemerintah Kabupaten Puncak sebaiknya menunda penyaluran anggaran tahun 2025.

“Bupati Elvis adalah mantan kepala kampung, tentu beliau tahu apa yang seharusnya dilakukan kepala kampung. Maka saya harap beliau bisa bertindak tegas,” imbuhnya.

Salah satu anggaran yang dipertanyakan adalah dana desa. Menurut Edy, banyak masyarakat hanya mendengar nama dana desa, namun tidak pernah merasakan manfaatnya secara langsung.

“Saya bicara bukan karena kepentingan pribadi, tapi ini murni suara masyarakat di enam kampung itu,” tandas Edy.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi