SALAM PAPUA (TIMIKA) - Kabupaten Mimika akan menjadi salah satu daerah di Tanah Papua yang akan dibangun Sekolah Rakyat.

Hal ini diungkapkan Kepala Balai Besar KEMENSOS RI Regional VI Jayapura, John Mampioper saat melakukan audiensi dengan Komisi III DPRK Mimika, yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRK Mimika, Rabu (25/6/2025).

John Mampioper mengatakan, program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis, berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, dan merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia emas tahun 2045.

Untuk se-Papua, Sekolah Rakyat ini baru dimulai di tiga titik, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Sarmi.

Sedangkan untuk Kabupaten Mimika telah mengusulkan surat permohonan melalui Dinas Sosial Mimika, namun ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, salah satunya proposal Sekolah Rakyat yang harus disampaikan langsung oleh kepala daerah.

“Program Sekolah Rakyat di Mimika ini masih menunggu Bupati Mimika yang akan menyampaikan proposal kepada Kementerian Sosial, yang nantinya akan dijawab dengan penerbitan SK penetapan Mimika sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini, Pemkab hanya menyediakan tanah yang telah bersertifikat dan tercatat sebagai aset daerah, yang selanjutnya pembangunan fisik sekolah menjadi tanggungjawab Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Apabila telah terkonfirmasi semua dokumen dan proposalnya yang telah memenuhi syarat dan kriteria, maka untuk Kabupaten Mimika akan dibangun tahun ini yang akan digunakan pada tahun ajaran 2026-2027.

“Karena pada skema pertama Kabupaten Mimika tidak terdaftar, maka Mimika akan masuk pada skema kedua dengan pembangunan di tahun ini untuk tahun ajaran 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk kesiapan lahan, Pemkab Mimika telah lolos verifikasi dengan menyiapkan lahan seluas 10 hektare. Untuk itu diharapkan Bupati Mimika dapat segera mempersiapkan proposal Sekolah Rakyat agar pembangunan Sekolah segera dilakukan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur sangat mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo ini, yang menurutnya pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat juga menjawab persoalan kemiskinan.

Melalui Sekolah Rakyat ini diprediksi dapat mendorong dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap daerah. Bahkan ia mendorong Pemkab Mimika segera menyelesaikan persyaratan, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan.

“Memang untuk di skema pertama Mimika tidak masuk dalam pembangunan Sekolah Rakyat, namun kami dari Komisi III mendorong agar di skema kedua Mimika dapat menyelesaikan semua persyaratan administrasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilakukan,” harapnya.

Penulis: Evita

Editor: Jimmy