SALAM PAPUA (TIMIKA) – Tokoh masyarakat Amungme, Agus Anggaibak, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran negara, mulai dari tingkat kampung hingga kota di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Desakan ini disampaikan Agus berdasarkan banyaknya keluhan masyarakat dari berbagai kampung yang mengaku tidak merasakan hasil nyata dari pembangunan yang seharusnya didanai anggaran negara.

“Pemeriksaan oleh BPK dan KPK itu harus dimulai dari kampung ke kota. Di Timika ini sangat banyak indikasi korupsi, karena memang tidak ada bukti pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Agus, Jumat (20/6/2025).

Ia mengungkapkan, salah satu indikasi penyalahgunaan anggaran terlihat dari pola hidup sejumlah kepala kampung, khususnya dari wilayah pesisir dan pegunungan, yang justru lebih banyak menetap di kota setelah menerima dana kampung.

“Setelah anggaran disalurkan, banyak kepala kampung yang 90 persen waktunya habiskan di kota. Kalau seperti ini, apakah laporan mereka bisa dipercaya? Sangat mungkin laporannya fiktif,” tegas Agus.

Agus juga menyampaikan apresiasinya atas upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang selama ini telah diungkap di Mimika. Namun menurutnya, penanganan yang lebih strategis adalah dengan memulai audit langsung dari akar, yakni dari kampung-kampung dan distrik.

“Beberapa hari terakhir kita lihat ada penetapan tersangka kasus korupsi. Itu bagus, tapi akan lebih baik jika audit menyeluruh juga dilakukan di tingkat kampung dan distrik,” tambahnya.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi