SALAM PAPUA (NABIRE) -  Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menggelar rapat koordinasi (Rakor) Badan Gizi Nasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang berlangsung di Aula Guest House Nabire, Senin (11/8/2025).

Rakor ini merupakan bagian dari kunjungan kerjanya (Kunker) ke Provinsi Papua Tengah sekaligus memantau dan melaporkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengungkapkan, pangan lokal dianggap sebagai pilihan utama dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dia meminta pemerintah daerah setempat dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya melalui program MBG termasuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tepat sehingga penerima manfaat bisa tepat sasaran.

"Mohon bantuannya agar program ini bisa selesai dengan cepat dan kami menargetkan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bisa selesai di akhir Oktober 2025, sehingga Desember awal para penerima manfaat bisa menerimanya," kata Didin.

Ia juga menambahkan, para pengelola SPPG yang bertugas nanti khususnya di Papua Tengah diharapkan merupakan warga lokal. Ia berharap program tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas wilayah.

"Karena kami ingin membuat menu yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kami ingin melalui program ini, ada peternak, petani ataupun nelayan lokal bisa berkembang," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menyebutkan Pemprov Papua Tengah sangat mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui beberapa langkah strategis.

"Kami terus berkomiten dan mengajak seluruh Bupati untuk menjadikan penanganan gizi sebagai prioritas utama. Kita akan optimalkan anggaran serta melibatkan masyarakat lokal," kata Deinas.

Menurut Deinas, masalah gizi masih menjadi tantangan besar di Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, Rakor tersebut menjadi momentum yang sangat krusial.

"Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menyatukan langkah, selaraskan dan memperkuat kolaborasi," tuturnya.

Dalam upaya mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia, lanjut Dia, Pemprov Papua Tengah telah mengambil langkah strategis, di antaranya telah menunjuk salah satu pejabat eselon II untuk menangani program prioritas Presiden ini.

"Kami juga telah membentuk kelompok kerja makan bergizi gratis yang diketuai langsung Sekretaris Daerah. Melakukan koordinasi insentif dengan kepala BGN Regional Papua Tengah untuk mempercepat penambahan titik dapur sehat," ungkapnya.

Mantan Wakil Bupati Puncak Jaya ini mengatakan, pihaknya telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan melakukan pemetaan lokasi sekolah sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi dapur sehat.

"Perkembangan MBG setiap kabupaten se-wilayah Papua Tengah, misalnya di Mimika sudah mencapai 98 persen, namun Dinas Pendidikan belum menetapkan penerima manfaat," ucapnya.

Kabupaten Nabire, lanjut dia, SPPG sudah tersedia tetapi belum ada mitra yang lolos verifikasi dan validasi. Sementara Paniai, Intan Jaya dan Dogiyai, baik SPPG maupun mitra belum tersedia, sehingga belum ada kemajuan dalam pelaksanaan program MBG. Sedangkan di Puncak sudah berjalan selama dua hari namun terhenti lantaran adanya penolakan dari pihak sekolah. Kalau di Deiyai sudah ada SPPG tapi belum ada mitra yang mengajukan permohonan.

"Untuk itu saya mengajak kepada seluruh Bupati se-Papua Tengah agar berkomitmen penuh dan menjadi masalah gizi sebagai prioritas utama," tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya sangat mengoptimalkan anggaran, melibatkan masyarakat, serta mendorong inovasi lokal untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Sebab penanganan gizi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua pihak, melainkan memerlukan peran aktif dari berbagai elemen.

Editor: Jimmy