SALAM PAPUA (NABIRE) – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Deiyai mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan tapal batas antar kabupaten, khususnya antara Deiyai dan Mimika, yang hingga kini belum tuntas sejak pemekaran wilayah dilakukan.

Ketua KNPI Deiyai, Melison Dogopia, menegaskan bahwa persoalan tapal batas merupakan masalah serius yang harus segera difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

“Masalah ini sudah terjadi sejak lama, terutama di perbatasan antara Kabupaten Deiyai dan Timika. Ini persoalan serius. Gubernur Papua Tengah harus turun tangan dan segera memfasilitasi penyelesaiannya,” tegas Dogopia kepada Salam Papua, Jumat (31/10/2025).

Ia mengingatkan bahwa penyelesaian masalah batas wilayah harus tetap menghormati tatanan sosial dan batas adat antar suku yang telah ada jauh sebelum pemerintahan modern terbentuk. Dogopia juga mengimbau pemerintah kabupaten agar tidak melakukan klaim wilayah secara sepihak demi kepentingan ekonomi, pertambangan, atau politik.

“Karena tapal batas belum tuntas, sudah banyak warga yang jadi korban akibat perebutan wilayah. Salah satunya di wilayah Deiyai bagian selatan. Perang antar suku di Distrik Kapiraya (Deiyai) dan Wakia (Timika) berulang kali terjadi hanya karena batas wilayah tidak jelas,” ungkapnya.

Dogopia juga menyoroti persoalan batas antara Deiyai dan Paniai. Ia menyebut masyarakat di Kampung Udaugi mengetahui bahwa batas tradisional berada di Uda Dimi, namun wilayah itu kini sebagian telah dicaplok sekitar dua kilometer oleh Pemerintah Kabupaten Paniai.

“Hal seperti ini sangat mengganggu daerah lain. Karena itu, kami meminta Gubernur Papua Tengah untuk segera memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang masih memiliki masalah batas wilayah, terutama Deiyai dan Mimika,” desaknya.

Pria yang akrab disapa Mellow ini menambahkan, KNPI Deiyai khawatir konflik akan terus berlanjut jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret. Ia juga mengapresiasi Bupati Deiyai, Melkianus Mote, atas langkah nyata yang sudah dilakukan dalam melayani masyarakat di perbatasan.

“Pemda Deiyai sudah hadir di tengah masyarakat wilayah perbatasan dan memberi perhatian nyata. Kami mendukung komitmen Bupati untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di wilayah terpencil,” ujarnya.

Menurut Dogopia, Bupati Deiyai juga telah menerima sejumlah usulan prioritas dari Kepala Distrik Bouwobado, Yulian Dogopia, beberapa waktu lalu. Usulan itu meliputi pembukaan akses jalan dari Kopai 1 ke Kopai 2, pemindahan kantor distrik ke Yewamaida di jalur Trans Deiyai–Timika, serta penetapan tapal batas antara Mimika dan Bouwobado.

“Bupati Melkianus Mote menyatakan komitmennya untuk memperhatikan usulan tersebut, terutama yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat,” kata Mellow.

Sementara itu, Ketua Pemuda LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Deiyai, Stef Edowai, menegaskan pentingnya penyelesaian tapal batas adat terlebih dahulu sebelum penetapan batas administratif oleh pemerintah.

“Sebagai Ketua LIRA dan intelektual muda dari wilayah selatan Deiyai, saya sarankan penyelesaian tapal batas adat dilakukan secara terbuka bersama tua-tua adat. Setelah itu, barulah batas administratif pemerintah menyesuaikan. Ini penting agar keamanan dan keharmonisan masyarakat tetap terjaga,” pungkas Edowai.

Penyelesaian batas wilayah ini diharapkan dapat mencegah konflik sosial yang sering dipicu oleh perebutan sumber daya alam dan klaim lahan, sebagaimana terjadi di beberapa titik perbatasan di wilayah Meepago.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi