SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja
Kesehatan Daerah (Rakerkesda) ke III Tahun 2025, yang dilaksanakan di Ballroom
Hotel Grand Tembaga, Timika, Senin (10/11/2025).
Rakerkesda ini berlangsung selama dua hari, 10–11 November
2025, dengan mengusung tema “Aksi Bersama untuk Papua Tengah Sehat: Strategi
dan Efektivitas Peningkatan Kesehatan.”
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan
kebijakan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan pemerataan akses
kesehatan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.
Peserta Rakerkesda terdiri atas kepala dinas kesehatan,
kepala RSUD, kepala puskesmas, serta pejabat eselon III dan IV bagian program
dari delapan kabupaten se-Papua Tengah.
Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI, Dr. Jefri Ardiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi
jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Permasalahan kesehatan di Papua Tengah hanya dapat
diselesaikan bersama jika ada koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah, Dr. drg. Yohanes Tebay,
menjelaskan bahwa sejumlah isu penting yang dibahas meliputi peningkatan akses
pelayanan kesehatan primer dan rujukan, penyediaan tenaga kesehatan, sarana
prasarana, serta perencanaan anggaran.
“Beberapa poin utama yang kita bahas adalah penambahan
fasilitas, tenaga kesehatan, dan penyediaan prasarana. Ini menjadi fokus kita
di Rakerkesda kali ini,” jelas Yohanes.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), persebaran penduduk di Papua Tengah rata-rata hanya 24 kepala keluarga
per kilometer persegi, dengan 150 puskesmas, di mana 130 telah teregistrasi dan
20 lainnya masih dalam proses.
“Dengan sebaran penduduk yang luas dan akses terbatas,
pelayanan tidak bisa hanya berpusat di gedung puskesmas. Kita harus mencari
model pelayanan yang lebih adaptif,” tambahnya.
Menurut Yohanes, keterbatasan tenaga kesehatan juga masih
menjadi tantangan.
“Masih ada kabupaten tanpa dokter gigi, seperti Dogiyai.
Deiyai sementara didatangkan satu dokter oleh bupati, Paniai dua dokter,
sedangkan Puncak dan Puncak Jaya masing-masing satu dokter,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Rizal Ubra,
turut menyampaikan bahwa Mimika menjadi wilayah dengan fasilitas kesehatan
terbanyak di Papua Tengah, seiring dengan tingginya mobilitas penduduk.
“Mimika memiliki 26 puskesmas, 20 di antaranya sudah
terakreditasi. Sementara lima puskesmas di wilayah pegunungan dan satu di
pesisir masih dalam proses akreditasi,” jelasnya.
Reynold menambahkan, terdapat 208 fasilitas kesehatan dan
sekitar 3.000 tenaga kesehatan di Mimika yang sudah terverifikasi.
Adapun fasilitas rumah sakit di Mimika meliputi RSUD Mimika,
RSMM, RS Waa Banti, RS TNI, RS Polri, dan RSIA.
Untuk penyakit menular, Reynold menuturkan bahwa Mimika
berhasil menurunkan angka kasus malaria hingga 20 persen pada Mei 2025, dari
hampir satu juta penduduk yang telah mengikuti tes malaria.
“Walaupun beban pelayanan tinggi, kami berupaya melakukan
terobosan seperti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk masyarakat umum dan
anak sekolah. Hingga kini sudah 29 ribu orang menerima layanan, atau 61 persen
dari target provinsi,” pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
