SALAM PAPUA (NABIRE) – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Tengah, Freny Anouw, S.IP, menyoroti isu penanganan masalah kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua Tengah.

Ia menegaskan, kritik terhadap persoalan HAM tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Gubernur, tetapi juga kepada Bupati dan DPRD di masing-masing daerah yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya.

“Bupati dan DPRD di daerah tidak melaporkan situasi kepada Gubernur, berarti daerah aman-aman saja. Mereka kurang maksimal menangani masalah di daerah,” tegas Freny kepada Salam Papua, Sabtu (8/11/2025) sore.

Menurutnya, dalam sistem pemerintahan, Bupati dan DPRD merupakan perpanjangan tangan pemerintah provinsi, sedangkan Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, penanganan persoalan kemanusiaan dan HAM tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.

“Kamu jangan kritik Gubernur saja. Kritik juga Bupati dan DPRD setempat, MRP Papua Tengah, hingga Menteri HAM. Semua punya peran dan kewenangan dalam penyelesaian masalah HAM,” ujarnya.

Freny menilai, hingga kini belum terlihat adanya kolaborasi efektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menangani masalah kemanusiaan di Papua Tengah. Hal ini, menurutnya, menjadi catatan terhadap kinerja DPRD yang dinilai masih belum optimal.

Ia menekankan pentingnya sinergi dan komitmen semua pihak berwenang, baik eksekutif maupun legislatif, agar penyelesaian persoalan HAM di Papua Tengah dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekadar menjadi isu politik semata.

“Kalau Bupati dan DPRD diam saja, berarti tidak ada laporan dan seolah-olah daerah aman. Padahal bisa saja banyak persoalan di bawah yang tidak tersampaikan,” katanya.

Freny juga mengingatkan bahwa hubungan antara Bupati, DPRD, dan Gubernur bersifat fungsional serta administratif, bukan alat politik untuk saling menjatuhkan.

Ia berharap semua pihak bekerja sesuai fungsi masing-masing untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah, terutama dalam menangani isu kemanusiaan dan HAM di Papua Tengah.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi