SALAM PAPUA (TIMIKA) – DPRK Mimika menerima sejumlah poin tuntutan yang disampaikan Front Rakyat Papua saat menggelar aksi unjuk rasa damai dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Rabu (10/12/2025).

Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akas, mengatakan DPRK akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Dari sejumlah tuntutan yang disampaikan massa aksi, beberapa di antaranya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

“Beberapa tuntutan yang disampaikan sudah masuk dalam ranah Pemkab Mimika, seperti penyediaan bus sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, serta fasilitas perpustakaan. Sebagian sudah berjalan, namun aspirasi masyarakat tetap menjadi bahan evaluasi,” ujar Asri yang didampingi sejumlah anggota DPRK.

Ia menambahkan, tuntutan lain yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat tetap akan ditindaklanjuti oleh DPRK sesuai mekanisme yang berlaku.

Salah satu tuntutan yang kembali disoroti massa aksi adalah persoalan tapal batas wilayah. Menurut Asri, DPRK berencana membentuk panitia khusus (pansus) guna memantau dan mengawal proses penyelesaian tapal batas tersebut.

“Jika tidak dibentuk pansus, maka siapa yang akan menjalankan dan mengawasi progres penanganan tapal batas ini,” tegasnya.

Terkait peringatan Hari HAM Sedunia, Asri menegaskan bahwa HAM merupakan hak setiap manusia yang harus dijaga dan dihormati.

“Aspirasi yang disampaikan hari ini sangat baik dan patut diapresiasi, karena memperjuangkan hak-hak dasar manusia,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I Kelompok Khusus (Poksus) DPRK Mimika, Anton Alom Niwilinggame, menyatakan bahwa Hari HAM Sedunia diperingati secara global, sehingga tuntutan yang disampaikan massa perlu mendapat perhatian serius.

Ia mengungkapkan, sejumlah poin tuntutan yang disampaikan hari ini merupakan isu yang berulang disuarakan masyarakat. DPRK, kata dia, siap membahasnya hingga ke tingkat pemerintah pusat.

“Kebetulan kami sudah menerima undangan, dan pada 16 Desember akan dilakukan pertemuan di Kementerian Dalam Negeri. Beberapa poin tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami bahas dalam pertemuan tersebut,” katanya.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi