SALAM PAPUA (TIMIKA) – Perdamaian yang dicapai di Distrik Kwamki Narama menjadi titik balik penting setelah rangkaian konflik antar kelompok yang menelan korban jiwa dan meresahkan masyarakat. Kesepakatan damai yang ditandai melalui prosesi adat patah panah dan belah kayu diharapkan tidak hanya menjadi simbol penghentian konflik, tetapi juga awal perubahan cara menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Selama ini, konflik di Kwamki Narama kerap dikaitkan dengan praktik adat berperang. Namun, sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa kekerasan yang terjadi belakangan ini tidak lagi mencerminkan nilai luhur adat, melainkan telah bergeser menjadi tindakan kriminal yang memanfaatkan simbol adat sebagai tameng kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini menimbulkan korban jiwa, trauma sosial, serta menghambat pembangunan wilayah.

Pemerintah daerah didorong untuk tidak berhenti pada fasilitasi perdamaian, melainkan melanjutkannya dengan langkah konkret pembangunan. Penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembukaan akses ekonomi bagi masyarakat dinilai menjadi kunci mencegah konflik berulang. Ketimpangan sosial dan minimnya aktivitas produktif, khususnya bagi generasi muda, selama ini menjadi salah satu pemicu kerawanan keamanan.

Dari sisi penegakan hukum, aparat kepolisian diharapkan bersikap tegas dan konsisten. Setiap tindak pidana yang terjadi dalam konflik harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum dinilai penting agar adat tidak disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Pendekatan persuasif tetap diperlukan, namun tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap nyawa manusia.

Peran tokoh adat juga dinilai strategis dalam menjaga keberlanjutan perdamaian. Adat diharapkan kembali ditempatkan sebagai sarana rekonsiliasi, bukan alat pembenaran perang. Kesepakatan adat yang melarang kekerasan di wilayah pemukiman dan penyelesaian masalah melalui dialog dinilai perlu diperkuat dan disosialisasikan kepada seluruh warga.

Selain itu, gereja memiliki peran penting dalam pembinaan mental dan spiritual masyarakat. Melalui khotbah, pendidikan iman, serta pendampingan pastoral, gereja diharapkan terus menanamkan nilai kasih, pengampunan, dan penghargaan terhadap kehidupan. Gereja juga dapat menjadi ruang aman untuk dialog lintas kelompok, khususnya bagi anak muda yang rentan terlibat dalam konflik.

Pascaperdamaian, masa depan Kwamki Narama akan sangat ditentukan oleh konsistensi semua pihak dalam menjaga komitmen damai. Jika perdamaian dikawal dengan pembangunan, penegakan hukum yang adil, serta pembinaan adat dan keagamaan yang kuat, Kwamki Narama memiliki peluang besar untuk keluar dari stigma wilayah rawan konflik dan bergerak menuju kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Namun sebaliknya, jika perdamaian hanya berhenti pada seremoni tanpa tindak lanjut nyata, potensi konflik berulang tetap terbuka. Oleh karena itu, perdamaian di Kwamki Narama harus dimaknai sebagai awal perubahan, bukan akhir dari persoalan.

Konflik di Kwamki Narama selama ini kerap dikaitkan dengan adat berperang. Akan tetapi, banyak pihak menilai kekerasan yang terjadi telah melampaui batas adat dan lebih mencerminkan aksi kriminal yang berlindung di balik simbol budaya. Kondisi ini menjadi catatan penting agar ke depan adat kembali dimaknai sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai, bukan legitimasi kekerasan.

Dalam konteks pemulangan warga Puncak, peran aparat keamanan menjadi krusial. Polri diharapkan melakukan pengawalan, pemetaan kerawanan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran, sehingga konflik tidak kembali dipicu oleh kepentingan kelompok tertentu. Hukum negara harus berdiri di atas semua pihak, tanpa meniadakan nilai adat yang sejatinya menjunjung tinggi kehidupan.

Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Pemerintah Kabupaten Puncak juga didorong untuk menyusun skema pemulangan yang terkoordinasi, termasuk pendataan warga, penyediaan transportasi, serta jaminan kebutuhan dasar di daerah tujuan. Tanpa persiapan matang, pemulangan berpotensi memunculkan masalah baru, baik sosial maupun keamanan.

Di sisi lain, tokoh adat dan gereja memegang peran strategis dalam memastikan proses rekonsiliasi berjalan berkelanjutan. Tokoh adat diharapkan menegaskan larangan kekerasan pascaperdamaian, sementara gereja melalui pendekatan pastoral dapat memulihkan trauma warga dan membangun kembali kepercayaan antar komunitas.

Pascaperdamaian, masa depan Kwamki Narama tidak hanya diukur dari absennya konflik, tetapi dari kemampuan semua pihak menjaga harmoni dalam keberagaman. Keberhasilan pemulangan warga Puncak secara aman dan bermartabat akan menjadi indikator penting bahwa perdamaian di Kwamki Narama bukan sekadar seremoni, melainkan fondasi menuju kehidupan sosial yang lebih aman dan berkeadilan.

Editor: Sianturi