SALAM PAPUA (TIMIKA) – Tokoh Amungme, Menuel Jhon Magal
menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Kwamki Narama bukan merupakan perang
adat. Karena itu, pemerintah diminta tidak mengajarkan atau mendorong
penyelesaian konflik melalui mekanisme pembayaran denda adat.
Menurut Menuel, penyelesaian dengan bayar denda justru
berpotensi memperkuat budaya impunitas dan memberi kesan bahwa tindakan
kekerasan dapat ditebus dengan uang.
“Solusinya semua pemangku kepentingan harus duduk bersama
dan mencari jalan keluar. Jangan sampai tidak ada reaksi dari pemerintah,
karena itu tentu akan menimbulkan kritik. Tapi saya tekankan, pemerintah tidak
boleh membiasakan penyelesaian dengan bayar denda,” ujarnya saat dihubungi Salampapua.com, Selasa (6/1/2026).
Ia menilai, praktik bayar denda dalam konflik kekerasan
justru menghambat kemajuan masyarakat. Pemerintah, kata dia, seharusnya tidak
mengajarkan cara penyelesaian konflik yang bertentangan dengan prinsip
penegakan hukum.
“Kita harus menegakkan hukum positif. Harus ada kesepakatan
sosial yang jelas terkait konflik ini, supaya kejadian serupa tidak terus
berulang,” jelasnya.
Menuel juga menekankan pentingnya peran bersama antara
pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh lembaga adat dalam mencari solusi
yang adil dan berkelanjutan.
“Ketiga unsur ini harus duduk bersama untuk mencari solusi
terbaik. Masyarakat juga perlu diedukasi bahwa Mimika adalah tempat hidup dan
mencari makan banyak orang, sehingga kita harus hidup berdampingan secara
damai,” tutupnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
