SALAM PAPUA (TIMIKA) – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat
Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport
Indonesia menyalurkan dana sebesar Rp300 juta untuk mendukung pengembangan
ekonomi masyarakat di Kampung Kiura melalui program perkebunan kelapa.
Program ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi
masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal, khususnya sektor perkebunan yang
dinilai mampu menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.
Melalui pendampingan yang terstruktur, dana kemitraan
tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi
juga mampu menciptakan aset ekonomi jangka panjang bagi masyarakat kampung.
Sebelum penyaluran bantuan, YPMAK terlebih dahulu melakukan
sosialisasi di Balai Kampung yang dirangkaikan dengan penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang akan
menjalankan program pada tahun 2026.
Dalam musyawarah warga, disepakati dua fokus program utama,
yakni perluasan kebun kelapa dan pembangunan hunian layak bagi masyarakat. Dari
total dana Rp300 juta yang dialokasikan, sebesar Rp240 juta digunakan untuk
kegiatan program dan Rp60 juta untuk operasional Pokja.
Staf Divisi Ekonomi YPMAK, Febri Sianipar, menekankan
pentingnya transparansi melalui pemasangan papan informasi di setiap kegiatan
agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran.
Ia menegaskan bahwa program kampung harus memberikan dampak
nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
“Program kampung ini bertujuan menambah penghasilan
masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ekonomi dan
membantu kebutuhan keluarga,” ujarnya dalam rilis yang diterima Salampapua.com,
Jumat (13/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya minimal 50 persen
anggaran dialokasikan untuk sektor perkebunan, dengan komoditas kelapa yang
dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi jika diolah menjadi minyak kelapa.
Dalam musyawarah warga tersebut juga ditetapkan susunan
pengurus Pokja Kampung Kiura 2026, yakni Emanuel Weyakoro sebagai ketua, Daniel
Sikora sebagai bendahara, dan Heririkmans sebagai sekretaris, serta anggota
Sisilia Waminiu dan Matias Wateyau.
Dengan masa kerja Pokja dari Maret hingga Oktober 2026,
program ini diharapkan mampu mendorong pembangunan rumah layak huni sekaligus
memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Mimika Barat.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi

