SALAM PAPUA (NABIRE) – Sebanyak 785 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rencana aksi demonstrasi Front Rakyat Bergerak (FRB) di Nabire, Selasa (7/4/2026). Kapolres Nabire, Samuel D. Tatiratu, menyatakan kesiapan tersebut merupakan hasil koordinasi bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat guna menjaga stabilitas di ibu kota Provinsi Papua Tengah.

“Jumlah personel gabungan TNI-Polri dan Polda sebanyak 785 personel yang akan melakukan pengamanan,” ujarnya kepada awak media di Kantor Polres Nabire, Senin sore (6/4/2026).

Ratusan personel itu akan disebar di lima titik pengamanan utama, termasuk di kantor DPR Papua Tengah. Meski menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, Kapolres menegaskan bahwa aksi long march tidak diizinkan.

“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah long march,” tegasnya.

Menurutnya, larangan tersebut diberlakukan untuk mencegah terganggunya aktivitas masyarakat, mengingat Nabire merupakan pusat pemerintahan provinsi.

“Jika kota dilumpuhkan, akan berdampak pada aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan aktivitas publik pada hari yang sama, seperti hari pertama kerja usai libur Paskah serta agenda yudisium di Universitas Satya Wiyata Mandala. Sebagai solusi, aparat telah menyiapkan armada transportasi di setiap titik kumpul massa.

“Kami sudah siapkan dua truk di setiap titik pengamanan. Jadi tidak ada alasan untuk tetap memaksakan long march,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan, aparat tidak menghalangi penyampaian aspirasi, namun mengutamakan ketertiban dan kelancaran aktivitas umum.

“Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai mengganggu kepentingan masyarakat luas, terutama lalu lintas dan aktivitas di jalan raya,” pungkasnya.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi