SALAM PAPUA (NABIRE) – Efisiensi anggaran dan pelaksanaan pemerintahan yang sederhana menjadi sorotan utama dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Provinsi Papua Tengah.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, saat memimpin upacara di Eks Bandara Lama Nabire, Senin (27/4/2026).

Dalam amanatnya, seluruh pemerintah daerah diingatkan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara efisien, menghindari pemborosan anggaran, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Herman Kayame, efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita.” Tema tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Otonomi daerah disebut sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Tema ini juga mencerminkan semangat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, sekaligus menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam arah kebijakan pembangunan nasional, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor utama keberhasilan berbagai program pembangunan. Tanpa koordinasi yang baik, agenda pembangunan berpotensi tidak berjalan maksimal.

Sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah antara lain:

Integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, penguatan kemandirian fiskal daerah dan peningkatan kolaborasi antarwilayah.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Selain efisiensi dan koordinasi, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dasar serta pengurangan ketimpangan antarwilayah, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, serta isu ketahanan pangan dan energi.

Beberapa prioritas pembangunan daerah yang menjadi perhatian antara lain: Swasembada pangan dan energi. Pengelolaan sumber daya air. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pengembangan kewirausahaan dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Menurut Herman Kayame, seluruh kepala daerah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta mendukung stabilitas dan ketahanan daerah.

“Capaian 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita optimistis mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Momentum Hari Otonomi Daerah ke-30 diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi