SALAM PAPUA (NABIRE) – Gubernur Papua Tengah, Meki Frits
Nawipa, melontarkan teguran keras kepada Majelis Rakyat Papua Papua Tengah yang
tidak menghadiri Forum Strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi
Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang Otsus dan RKPD) Tahun
2026.
Forum tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua
Tengah, Nabire, Selasa (28/4/2026), dan menjadi agenda penting dalam merumuskan
arah kebijakan pembangunan berbasis otonomi khusus di wilayah tersebut.
Nawipa menilai ketidakhadiran MRP bukan sekadar absensi
biasa, melainkan bentuk kelalaian serius terhadap tanggung jawab kelembagaan,
mengingat peran strategis MRP dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus di
Papua Tengah.
“Roh Otonomi Khusus itu ada di MRP. Kalau MRP tidak hadir
dan tidak mengawal, maka kita berdosa karena diberi tanggung jawab tapi tidak
dijalankan,” tegas Nawipa.
Ia secara langsung meminta pimpinan MRP Papua Tengah,
termasuk ketua dan para wakil ketua, untuk segera hadir dan terlibat aktif
dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.
“Kesempatan ini MRP wajib hadir. Kita kawal bersama. Ini
tidak bisa main-main, karena menyangkut masa depan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nawipa juga menyindir
pihak-pihak yang dinilai lebih aktif di media sosial dibanding menjalankan
tugas kelembagaan.
“Jangan hanya ramai di TikTok. Bikin konten, tapi tugas
utama ditinggalkan. Itu bikin malu orang Papua,” sindirnya.
Menurut Nawipa, MRP memiliki mandat strategis untuk
memastikan seluruh program dan dana Otsus tepat sasaran, transparan, serta
menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“MRP harus pastikan setiap program sampai ke sasaran. Tidak
boleh lepas dari pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan Papua memiliki posisi penting
dalam struktur ekonomi nasional dengan kontribusi besar dari sumber daya alam
seperti emas, tembaga, serta potensi kelautan dan udara.
“Kita bukan pelengkap di negara ini. Papua memberi
kontribusi besar. Karena itu, kita harus jadi pelaku utama pembangunan, bukan
sekadar penonton,” tegasnya.
Menutup arahannya, Nawipa menegaskan bahwa MRP tidak boleh
terlepas dari fungsi pengawasan dalam Otsus dan harus menjalankan perannya
secara maksimal serta bertanggung jawab kepada publik.
“Kita tidak boleh makan gaji tanpa kerja. Dalam Otsus, MRP
harus hadir dan mengawal. Ini tanggung jawab moral dan publik,” pungkasnya.
Penulis: Elias Douw
Editor: Sianturi
