SALAM PAPUA (TIMIKA) – Rencana pemerintah pusat untuk menata ulang status tenaga honorer, termasuk guru honorer, pada tahun 2027 mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika. Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika menegaskan keberlanjutan tenaga guru honorer akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, mengatakan keputusan terkait keberadaan guru honorer setelah tahun 2027 tidak bisa disamaratakan, karena setiap daerah memiliki kondisi fiskal yang berbeda.

“Keputusan itu tentunya menjadi kewenangan pimpinan daerah masing-masing, dan yang paling penting adalah melihat kemampuan keuangan daerah,” kata Antonius saat dihubungi Salampapua.com, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, daerah tidak serta-merta memberhentikan guru honorer apabila masih memiliki kemampuan anggaran untuk membiayai mereka. Ia mencontohkan, saat sejumlah daerah menghadapi kesulitan dalam mempertahankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat keterbatasan anggaran, Kabupaten Mimika hingga kini masih mampu menjalankan program tersebut.

“Contohnya PPPK kita sampai sekarang masih aktif bekerja. Artinya, daerah masih sanggup membiayainya,” ujarnya.

Antonius mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 500 guru honorer yang masih aktif mengajar di berbagai sekolah di Kabupaten Mimika. Meski demikian, data rinci mengenai jumlah dan sebaran guru honorer masih berada di internal Dinas Pendidikan.

Ia menegaskan, kepastian nasib guru honorer pasca kebijakan pemerintah pusat pada 2027 akan sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah dan keputusan kepala daerah yang menjabat saat itu.

“Semua tergantung kemampuan daerah dan kebijakan pimpinan,” tegasnya.

Keberadaan guru honorer selama ini masih menjadi salah satu penopang layanan pendidikan di Mimika, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sejumlah sekolah yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh formasi ASN maupun PPPK.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi