SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp450 juta per unit untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) pada Tahun Anggaran 2026. Besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan kenaikan harga material bangunan dan kondisi pasar yang memengaruhi biaya konstruksi.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, S.Hut., M.Si., mengatakan penyesuaian tersebut juga berdampak pada desain bangunan. Rumah yang semula direncanakan bertipe 45 kemungkinan akan disesuaikan menjadi tipe 40 agar tetap sesuai dengan kemampuan anggaran.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Apel Gabungan di Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Jalan Poros SP3, Senin (29/6/2026).

"Untuk progres perencanaan saat ini sudah berkontrak dan masih dalam tahap pengerjaan. Kami menargetkan dokumen perencanaan dapat diselesaikan pada Juli hingga Agustus 2026," ujarnya.

Abriyanti menjelaskan, program Rumah Layak Huni tahun ini tidak hanya difokuskan pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup beberapa kategori penerima manfaat, yakni bantuan bagi korban bencana, program yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus), serta penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program peremajaan rumah.

Menurutnya, secara keseluruhan pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 343 unit rumah.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 294 unit akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Mimika, sedangkan sisanya menggunakan dana Otonomi Khusus," jelasnya.

Ia menambahkan, besaran anggaran Rp450 juta per unit berlaku untuk pembangunan rumah di wilayah perkotaan. Sementara itu, pembangunan rumah di daerah pegunungan seperti Distrik Arwanop membutuhkan biaya yang jauh lebih besar karena faktor transportasi dan distribusi material.

Untuk pembangunan tiga unit rumah di wilayah tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran yang mendekati Rp1 miliar.

"Perbedaan biaya ini disebabkan oleh kondisi geografis dan tingginya biaya pengangkutan material ke daerah pegunungan," katanya.

Abriyanti menegaskan, penyesuaian nilai anggaran maupun tipe bangunan dilakukan agar program tetap berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun harus menyesuaikan jumlah maupun spesifikasi rumah dengan kemampuan anggaran daerah.

"Kami berharap seluruh pembangunan rumah layak huni ini dapat diselesaikan sesuai target dalam tahun anggaran 2026 sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi