SALAM PAPUA (TIMIKA) - Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Gregorius Okoare menegaskan bahwa pendangkalan sungai dan muara di wilayah pesisir Kabupaten Mimika tidak dapat sepenuhnya disebut karena diakibatkan oleh material tailing PT Freeport Indonesia.
Menurutnya, proses abrasi pantai dan sedimentasi alami juga menjadi faktor utama perubahan bentang pesisir yang terjadi selama bertahun-tahun.
Hal ini ia tegaskan bersama beberapa Tokoh Mimika lainnya saat menggelar konferensi pers di Amungme Cafe Timika, Kamis (6/8/2026).
“Pendangkalan di Sipu-Sipu bukan karena tailing PT Freeport Indonesia melainkan sedimentasi alam yang berlangsung lama,” ujar pria yang akrab disapa Gerry ini.
Gerry mengapresiasi langkah anggota DPRP Papua Tengah, John Gobai, bersama aktivis lingkungan yang telah membawa isu ini ke DPR RI, namun Dia menekankan perlunya kajian ilmiah komprehensif sebelum menarik kesimpulan.
Dia mengungkapkan, Lima kampung terdampak oleh pendangkalan adalah Tipuka, Ayuka, Nawaripi, Koperapoka, dan Nayaro, termasuk kampung di sekitar Tembagapura. Hal ini juga menyebabkan transportasi laut terganggu, di mana jalur pelayaran semakin dangkal, ombak mencapai 2-3 meter, membuat masyarakat trauma untuk melintas.
“Memang harus ada alternatif transportasi untuk masalah pendangkalan ini. Saya mengusulkan Freeport menyiapkan bus melalui jalur Tanggul Timur agar warga tetap bisa menuju Timika dengan aman,” tegas Gerry.
Sementara itu, Wakil Ketua LEMASKO, Marianus Maknaipeku menegaskan bahwa tanggung jawab tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan (PTFI).
Menurutnya, PTFI telah memenuhi kewajiban melalui pajak dan royalti, sehingga pemerintah juga wajib memastikan manfaat tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan.
“Abrasi pantai telah menghilangkan sejumlah pulau kecil di pesisir Mimika, memperparah pendangkalan alur pelayaran. Saya menekankan pentingnya pembangunan tanggul, pelabuhan, dan normalisasi sungai yang dilakukan melalui dialog dengan masyarakat adat,” ungkapnya.
Perwakilan pemuda lima kampung, Thomas Too meminta agar masyarakat terdampak dilibatkan dalam tim investigasi DPR RI. Menurutnya, tanpa keterlibatan warga, investigasi tidak akan menghasilkan gambaran utuh.
Hal ini juga ditegaskan oleh Yohannis Mamiri, yang menekankan perlunya kajian ilmiah dengan melibatkan tenaga ahli, pemerintah, lembaga adat, dan Freeport untuk memastikan sumber sedimentasi.
Menutup Konferensi Pers ini semua pihak LEMASKO menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan dengan PT Freeport Indonesia sejak nota kesepahaman tahun 2000. Lembaga adat ini mendukung penyelesaian persoalan lingkungan melalui dialog konstruktif, berbasis data ilmiah, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
Penulis: Evita
Editor: Jimmy
