SALAM PAPUA (TIMIKA) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Distrik Mimika Timur Jauh dengan menyambangi Kampung Ohotya dan Kampung Amamapare, Kamis (11/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah pesisir.

Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, mengatakan warga Kampung Ohotya menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari renovasi gereja sebagai pusat kegiatan rohani dan sosial, pembangunan rumah sehat atau rumah layak huni, hingga perbaikan drainase untuk mengatasi banjir saat air pasang.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembenahan dermaga dengan material yang lebih kuat dan tahan lama serta penguatan kelompok ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha lokal, guna meningkatkan perekonomian kampung.

“Di Ohotya, masyarakat berharap ada perhatian terhadap kondisi perumahan karena satu rumah saat ini bisa dihuni tiga hingga empat kepala keluarga. Mereka juga meminta perbaikan dermaga dan dukungan bagi kelompok ekonomi masyarakat,” ujar Alfian usai kunjungan.

Sementara di Kampung Amamapare, warga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan gereja, pembangunan kantor kampung untuk menunjang pelayanan administrasi pemerintahan, serta pembinaan generasi muda agar mampu berpartisipasi dalam berbagai kompetisi olahraga di tingkat kabupaten maupun daerah.

Masyarakat juga mengusulkan pembangunan rumah layak huni dan penyediaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai guna mendukung kesehatan lingkungan

Selain itu, persoalan transportasi menjadi salah satu kebutuhan utama yang disampaikan warga. Menurut masyarakat, layanan transportasi yang pernah tersedia sebelum pandemi Covid-19 hingga kini belum kembali beroperasi, sehingga mobilitas warga menjadi terbatas.

“Masyarakat berharap ada transportasi yang bisa melayani rute kampung ke kota. Dengan adanya transportasi, anak-anak lebih mudah bersekolah dan warga dapat menjual hasil laut maupun hasil kebun dengan lebih mudah,” jelasnya.

Alfian menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi Komisi I, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, pemerintahan kampung, infrastruktur dasar, serta pembinaan masyarakat.

Menurutnya, Komisi I juga akan berkoordinasi dengan komisi lain apabila terdapat usulan yang berada di luar ruang lingkup kemitraan kerjanya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil pemerintah distrik dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Kami berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat pesisir agar tidak hanya menjadi rutinitas Musrenbang. Aspirasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti sehingga masyarakat dapat melihat hasil pembangunan secara bertahap,” tegasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi