SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Focus Group Discussion (FGD) evaluasi perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan (RAP) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun anggaran 2026 bagi delapan kabupaten.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika pada Senin (22/6/2026) itu, bertujuan memastikan pemanfaatan dana transfer berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian program dengan ketentuan perundang-undangan, menyelaraskan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengoptimalkan penggunaan SILPA dana Otsus dan DTI.

“Tujuan FGD ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta akuntabilitas pelaksanaan program, sekaligus mendorong percepatan pencapaian indikator pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut yakni tersusunnya evaluasi RAP perubahan dana Otsus dan DTI tahun anggaran 2026, rekomendasi penyempurnaan program, serta keselarasan pemanfaatan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, evaluasi ini bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah kabupaten, melainkan memastikan setiap program dan anggaran yang digunakan benar-benar berada pada jalur yang tepat dan memberi manfaat kepada masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan bukan dilihat dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud) Bapperida Papua Tengah, Irvan R. Sapulete, S.STP, mengatakan FGD tersebut melibatkan delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan agar perubahan RAP kabupaten berjalan sesuai ketentuan serta memastikan pemanfaatan dana SILPA dapat dimasukkan dalam APBD masing-masing daerah.

“Target kami, akhir Juni seluruh kabupaten sudah selesai melakukan evaluasi sehingga pemanfaatan dana dapat segera berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Terkait besaran SILPA, Irvan menyebut nilainya berbeda-beda di setiap kabupaten, tergantung realisasi pemanfaatan dana pada tahun sebelumnya.

“Hingga saat ini baru empat kabupaten yang telah menyampaikan usulan perubahan RAP, yakni Mimika, Nabire, Dogiyai, dan Paniai. Masih ada beberapa kabupaten yang belum menyampaikan usulan,” katanya.

Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten segera menyelesaikan proses tersebut agar evaluasi dapat dilakukan secara maksimal, baik melalui pertemuan langsung maupun daring.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi