Perkuat Kapasitas Aparat Kampung, Pemprov Papua Tengah Dorong Tertib Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung menggelar Sosialisasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan bagi aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu di Aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Selasa (2/7/2026)(Salampapua.com/Humas Pemprov Papua Tengah)

Perkuat Kapasitas Aparat Kampung, Pemprov Papua Tengah Dorong Tertib Administrasi Kependudukan

SALAM PAPUA (NABIRE)– Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung menggelar Sosialisasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan bagi aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu di Aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Selasa (2/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi kependudukan (Adminduk), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat kampung.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, yang dibacakan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, ditegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Administrasi kependudukan yang lengkap adalah napas kesejahteraan hidup, karena setiap pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan hingga ketenagakerjaan, membutuhkan dokumen kependudukan yang lengkap. Karena itu setiap warga wajib memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil," ujar Albertus membacakan sambutan gubernur.

Gubernur juga mengimbau seluruh masyarakat Papua Tengah untuk segera melengkapi dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, hingga akta kematian.

Menurutnya, dokumen-dokumen tersebut bukan sekadar persyaratan administrasi, melainkan identitas hukum yang menjadi dasar masyarakat memperoleh berbagai hak sebagai warga negara.

"Kelengkapan administrasi kependudukan ibarat napas kehidupan yang menghubungkan masyarakat dengan hak-haknya, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, layanan perbankan, ketenagakerjaan hingga perlindungan hukum. Di sisi lain, data yang akurat memungkinkan pemerintah merencanakan pembangunan secara tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," demikian pesan Gubernur.

Ia menambahkan, data kependudukan yang valid akan mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, efektif, sekaligus menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.

Tingkatkan Kapasitas Aparat Kampung

Sosialisasi dihadiri Kepala Distrik Nabire Barat bersama aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu.

Albertus Iyai berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius serta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan administrasi di kampung masing-masing.

"Ilmu dan keterampilan yang diperoleh harus diterapkan secara konsisten agar pelayanan administrasi menjadi lebih tertib. Administrasi kependudukan merupakan pondasi dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Papua Tengah," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan dua materi utama. Materi pertama disampaikan Sekretaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah, Yermias Mote, dengan tema "Pentingnya Data dan Dokumen Kependudukan bagi Individu dan Pemerintah Kampung". Materi ini menekankan pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan di tingkat kampung.

Sementara materi kedua disampaikan Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Christian Paul Raymond, yang menjelaskan secara rinci persyaratan dan prosedur penerbitan berbagai dokumen administrasi kependudukan.

Kedua sesi dipandu oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring, Herman Anou, sebagai moderator.

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Roni Abidondifu, mengapresiasi antusiasme peserta selama mengikuti sosialisasi.

Ia mengajak seluruh aparat kampung untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

"Bagi masyarakat, dokumen kependudukan adalah kunci untuk memperoleh berbagai hak. Sementara bagi pemerintah kampung, data yang akurat menjadi landasan dalam menyusun program, menetapkan kebijakan, merencanakan anggaran, hingga menyalurkan bantuan secara tepat sasaran," katanya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat, mendorong kesadaran warga untuk melengkapi dokumen kependudukan, serta menghasilkan data kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir sebagai dasar pembangunan Papua Tengah yang maju dan sejahtera. (Sumber: Humas Pemprov Papua Tengah)

Editor: Sianturi