SALAM PAPUA (JAYAPURA) – Ancaman masuknya polio dari Papua Nugini (PNG) ke wilayah Papua semakin menjadi perhatian, seiring masih ditemukannya kasus polio di negara tetangga dan tingginya mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan.
Sekitar 60 kasus polio tercatat di PNG sejak Oktober 2025. Sementara itu, mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan mencapai sekitar 3.000 hingga 7.000 orang setiap hari, sehingga penguatan imunisasi dan skrining kesehatan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.
Health Officer UNICEF Perwakilan Papua, Iswahyudi, mengatakan kondisi tersebut diperkuat hasil Survei Cepat Komunitas (SCK) yang dilaksanakan pada Juli 2026 di empat puskesmas perbatasan, yakni Pitewi dan Waris di Kabupaten Keerom serta Koya Barat dan Skow Mabo di Kota Jayapura.
Menurut Iswahyudi, SCK yang berfokus pada sisi permintaan (demand) imunisasi menunjukkan bahwa kesenjangan cakupan imunisasi lebih banyak dipengaruhi rendahnya pengetahuan masyarakat, bukan semata-mata persoalan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.
Survei tersebut menjangkau 165 rumah tangga dengan 201 anak sasaran. Hasilnya menunjukkan cakupan imunisasi polio tetes atau OPV4 baru mencapai 62 persen di Kota Jayapura dan 91 persen di Kabupaten Keerom. Sementara cakupan polio suntik atau IPV2 masing-masing hanya 47 persen dan 61 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah target cakupan imunisasi sebesar 95 persen yang diperlukan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap penyebaran polio.
“Cakupan OPV bahkan anjlok dari 89 persen pada dosis pertama menjadi 75 persen pada dosis keempat, menandakan banyak anak yang tidak menuntaskan imunisasinya,” ujar Iswahyudi dalam rilis yang diterima Salampapua.com, Jumat (21/8/2026).
Ia mengatakan, salah satu temuan penting dalam survei adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai polio dan imunisasi. Sekitar separuh responden di Jayapura dan 48 persen responden di Keerom mengaku belum pernah mendengar istilah polio.
Selain itu, hanya sekitar satu dari 10 orang tua yang mengetahui jadwal imunisasi secara tepat.
Kondisi tersebut diperburuk dengan masih beredarnya rumor atau informasi yang menolak imunisasi di sejumlah kampung. Di Kabupaten Keerom, sebanyak 64 persen anak yang menjadi sasaran survei juga belum memiliki akta kelahiran. Hambatan administrasi kependudukan
Sementara di kawasan perbatasan, sebagian besar pelintas batas disebut masih menggunakan jalur tidak resmi sehingga tidak melalui proses skrining kesehatan.
“Bagi UNICEF, data adalah titik awal, bukan akhir. Keberhasilan kita adalah ketika setiap anak di pusat kota, di kampung, maupun di perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan,” tegas Iswahyudi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Juliana Napitupulu, mengatakan tren imunisasi yang menurun sejak pandemi COVID-19 berkaitan erat dengan berkurangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap imunisasi.
“Yang kami amati adalah bahwa saat ini masyarakat sedikit krisis kepercayaan terhadap imunisasi, baik itu yang datang ke posyandu, ke klinik, ke puskesmas, maupun ke rumah sakit,” ujar Juliana.
Senada dengan itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Turas, menilai peningkatan kinerja petugas kesehatan sangat diperlukan untuk mengantisipasi risiko penularan polio, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.
“Kita harus tingkatkan kinerja untuk mengantisipasi risiko penularan, sehingga kejadian luar biasa polio tidak sampai terjadi di Kabupaten Keerom,” ucap Turas.
Dalam diseminasi hasil SCK di dua wilayah tersebut, para pemangku kepentingan lintas sektor menyepakati sejumlah langkah prioritas untuk memperkuat perlindungan anak di kawasan perbatasan.
Langkah tersebut meliputi penyediaan materi edukasi dalam dua bahasa, yakni Pigin dan Indonesia, penggerakan kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk meningkatkan sosialisasi sekaligus menangkal hoaks terkait imunisasi.
Selain itu, disepakati penguatan sistem pengingat jadwal imunisasi melalui kader dan pesan telepon yang dikombinasikan dengan kegiatan sweeping serta imunisasi kejar bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.
Pemerintah dan pemangku kepentingan juga mendorong inisiasi “Gerakan Ayah Peduli Imunisasi”, percepatan administrasi kependudukan melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta penguatan skrining kesehatan di pos lintas batas negara.
Turas mengatakan seluruh langkah tersebut perlu ditindaklanjuti secara konsisten melalui koordinasi antarlembaga dan evaluasi berkala.
“SCK dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Tim Imunisasi Papua Juara, dan UNICEF Perwakilan Papua dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Seluruh pihak berkomitmen menindaklanjuti kesepakatan melalui koordinasi dan evaluasi berkala agar setiap anak di wilayah perbatasan terlindungi dari polio,” pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
