SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Focus Group Discussion (FGD) I tentang Penyusunan Road Map Sanitasi Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, yang diselenggarakan di meeting room lantai 3 kantor Dinas PUPR Jalan Samratulangi Nabire, Kabupaten Nabire, Rabu (28/10/2026).
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Tengah, Alanthino Wiay, mengatakan bahwa sanitasi yang layak dan aman memiliki keterkaitan erat dengan upaya penurunan angka Stunting, pencegahan penyakit menular, serta perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
"Sebagai provinsi yang relatif baru terbentuk, Papua Tengah memiliki tantangan sekaligus peluang besar untuk menata sistem sanitasi sejak dini secara komprehensif, terarah, dan berkelanjutan," katanya.
Ia meminta perencanaan pembangunan sanitasi ke depan harus benar-benar didasarkan pada fakta dan data riil di lapangan. Melalui FGD 1 ini, ia berharap dapat memulai langkah strategis untuk memetakan kondisi capaian, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana sanitasi pada setiap kluster wilayah secara akurat.
"Penyusunan Road Map atau Peta Jalan Sanitasi Provinsi Papua Tengah dirancang untuk menjadi pedoman utama pembangunan sanitasi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dokumen strategis ini nantinya mampu mengintegrasikan komitmen penyediaan akses sanitasi yang aman dengan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM.
"Kita ingin memastikan bahwa perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dapat tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Papua Tengah, sehingga pembangunan sanitasi tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan," ujarnya.
Namun, kata dia, target besar tersebut tentu tidak dapat dicapai secara parsial oleh Pemerintah Provinsi semata.
"Kunci keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Sanitasi ini terletak pada komitmen, perhatian, dan kolaborasi yang solid antara pemerintah provinsi dengan pemerintah di delapan kabupaten, didukung oleh partisipas aktif seluruh pemangku kepentingan, tokot. masyarakat, serta mitra pembangunan," tuturnya.
Untuk itu, Dia menginstruksikan kepada seluruh peserta dan lintas sektor terkait untuk memperhatikan tiga hal penting.
Pertama, berpartisipasi secara aktif dengan memberikan masukan, data, serta informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi sanitasi di wilayah masing-masing.
Kedua, membangun sinergi yang kuat antara perencanaan pembangunan sanitasi di tingkat kabupaten dengan kebijakan strategis di tingkat provinsi.
Ketiga, dokumen Peta Jalan Sanitasi yang disusun bersifat aplikatif, tepat sasaran, dan adaptif terhadap kearifan lokal masyarakat Papua Tengah.
"Dengan demikian, arah pembangunan sanitasi dapat dilaksanakan secara realistis dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.
Penulis: Elias
Editor: Jimmy
