SALAM PAPUA (NABIRE) – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, membuka Lokakarya Pembahasan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah tersebut dibuka Gubernur Meki Nawipa melalui Staf Ahli III Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago, di Aula Guest House, Jalan Merdeka, Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Kamis (15/10/2026).

Dalam sambutannya, Marthen menyampaikan apresiasi kepada Bapperida dan seluruh perangkat daerah yang telah mempersiapkan lokakarya tersebut. Menurutnya, evaluasi RPJMD penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan.

“Lokakarya ini merupakan bagian penting dari upaya kita memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai arah kebijakan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029,” ujar Marthen.

Ia menegaskan, RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan untuk memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan, melainkan menjadi komitmen pembangunan, arah kerja pemerintah daerah, sekaligus janji pelayanan kepada masyarakat Papua Tengah.

Karena itu, setiap program, kegiatan, dan anggaran yang dilaksanakan perangkat daerah harus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan.

“Kita tidak boleh hanya merasa berhasil karena program telah dilaksanakan dan anggaran telah terserap. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Marthen mencontohkan sejumlah hal yang harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, hingga pembangunan infrastruktur yang mampu membuka akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Apakah pelayanan pendidikan semakin baik? Apakah masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan? Apakah angka kemiskinan dan pengangguran dapat kita tekan? Apakah pembangunan infrastruktur semakin membuka akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah terpencil? Dan apakah kesejahteraan Orang Asli Papua semakin meningkat?” katanya.

OPD Diminta Pahami Indikator Kinerja

Marthen menjelaskan, IKU dan IKK memiliki peran penting dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

IKU digunakan untuk melihat sejauh mana sasaran strategis pembangunan telah tercapai, sementara IKK menjadi salah satu instrumen untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Karena itu, saya ingin menegaskan bahwa setiap kepala perangkat daerah harus memahami indikator kinerja yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar tidak terjadi kondisi ketika target telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, tetapi perangkat daerah tidak memiliki data yang jelas mengenai realisasinya.

“Jangan sampai laporan kinerja menunjukkan capaian yang baik, sementara kondisi pelayanan kepada masyarakat belum mengalami perubahan yang berarti,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, berbasis data, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Papua Tengah, kata Marthen, memiliki karakteristik wilayah dan tantangan pembangunan yang tidak ringan. Kondisi geografis yang beragam, keterbatasan akses pelayanan dasar, ketimpangan pembangunan antardaerah, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan kerja yang serius, terarah, dan terintegrasi.

“Kita memiliki delapan kabupaten dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Karena itu, kebijakan pembangunan tidak boleh disusun hanya berdasarkan asumsi,” katanya.

Ia meminta setiap kebijakan didasarkan pada data yang benar, kebutuhan masyarakat yang nyata, serta target pembangunan yang terukur.

Lima Penekanan dalam Evaluasi RPJMD

Dalam lokakarya tersebut, Marthen memberikan lima penekanan kepada seluruh perangkat daerah.

Pertama, evaluasi capaian kinerja harus dilakukan secara objektif dan terukur. Seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan data target dan realisasi IKU serta IKK secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat daerah juga diminta mengidentifikasi indikator yang telah mencapai target, yang belum tercapai, serta faktor yang memengaruhi pencapaiannya.

Kedua, memperkuat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Program dan kegiatan perangkat daerah harus selaras dengan sasaran RPJMD, sementara anggaran daerah diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, meningkatkan koordinasi dan integrasi data antarperangkat daerah. Bapperida bersama seluruh OPD diminta membangun kesamaan pemahaman mengenai definisi indikator, sumber data, metode penghitungan, hingga mekanisme pelaporan capaian kinerja.

Keempat, menyusun langkah perbaikan yang konkret dan terukur. Hasil evaluasi tidak boleh berhenti pada penyampaian angka dan laporan. Setiap indikator yang belum mencapai target harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas, lengkap dengan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.

Kelima, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan, khususnya Orang Asli Papua, perempuan, anak-anak, dan masyarakat di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses pelayanan dasar.

Bapperida Diminta Jadi Penggerak Evaluasi

Marthen juga meminta Bapperida Provinsi Papua Tengah menjalankan peran strategisnya sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi perencanaan pembangunan.

“Bapperida harus menjadi penggerak utama dalam memastikan seluruh indikator pembangunan dapat dipantau, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara berkala,” katanya.

Menurutnya, Bapperida tidak hanya bertugas mengumpulkan data dari perangkat daerah, tetapi juga harus mampu menganalisis capaian pembangunan, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.

Sementara kepada seluruh kepala OPD, ia meminta agar mengikuti kegiatan tersebut secara serius. Evaluasi RPJMD, katanya, bukan hanya menjadi tugas Bapperida, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.

“Jangan menganggap evaluasi RPJMD hanya sebagai tugas Bapperida. Evaluasi RPJMD adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Marthen berharap lokakarya tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai validitas data target dan realisasi indikator, pemetaan kesenjangan capaian, serta rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah sedang membangun fondasi pembangunan jangka menengah yang kuat. Kita ingin mewujudkan Papua Tengah yang semakin maju, sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerja sama, kedisiplinan, integritas, dan komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan,” katanya.

Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Jadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk memperbaiki kekurangan, memperkuat capaian yang sudah baik, dan memastikan setiap langkah pembangunan berjalan menuju tujuan yang sama,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Marthen menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, penyelenggara, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap lokakarya menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi dasar penguatan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029.

Dengan memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Marthen kemudian secara resmi membuka Lokakarya Pembahasan Target dan Realisasi IKU dan IKK dalam rangka Evaluasi RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029.

Penulis: Elias

Editor: Sianturi