SALAM PAPUA (TIMIKA) – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Tengah, Kombes Pol. Gustav R. Urbinas menekankan pentingnya akselerasi transformasi Polri di wilayah Papua Tengah. Fokus utama transformasi ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme personel, serta pendekatan humanis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Hal tersebut disampaikan Kombes Pol. Gustav saat memimpin kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Gangguan Kamtibmas Triwulan III Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Wicaksana Laghawa Polres Nabire, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri para pejabat utama Polda Papua Tengah, para jajaran Kapolres, Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops), serta Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) se-Polda Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Kombes Pol. Gustav membacakan arahan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, yang menegaskan bahwa transformasi Polri bukan sekadar wacana, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata.
“Transformasi Polri merupakan program prioritas Kapolri, khususnya melalui program ‘Polisi Bersama Masyarakat’ yang mengedepankan kedekatan Polri dengan warga serta respons cepat terhadap berbagai persoalan keamanan. Arah kebijakan ini harus kita implementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas di wilayah Papua Tengah,” tegas Gustav membacakan sambutan Kapolda.
Gustav memaparkan sejumlah aspek vital yang perlu diperkuat untuk mendukung transformasi tersebut. Aspek-aspek tersebut meliputi kelembagaan, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), pola rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga pemanfaatan teknologi digital.
“Dalam aspek kelembagaan, saya tekankan pentingnya organisasi yang efektif, adaptif, profesional, dan akuntabel, dengan pembagian kewenangan yang jelas serta dukungan satuan kewilayahan yang kuat,” ujarnya.
Terkait pembinaan SDM, Dia mengharapkan personel Polri di Papua Tengah tidak hanya memiliki integritas, tetapi juga kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan baru. Penempatan personel pun diminta agar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi individu.
Lebih lanjut, Dia menyoroti perubahan paradigma dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Ia meminta jajarannya untuk mendorong pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, terintegrasi, dan transparan.
“Pada bidang penegakan hukum, keberhasilan kepolisian tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya perkara yang diungkap, tetapi juga oleh kualitas penyelesaian perkara, kepastian hukum, profesionalisme, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” jelasnya.
Dia menambahkan, indikator keberhasilan Polri yang sesungguhnya adalah kemampuan mencegah kejahatan dan membangun kepercayaan masyarakat, bukan sekadar angka statistik penangkapan.
Menutup kegiatan Anev tersebut, Dia mengajak seluruh jajaran Polda Papua Tengah untuk menjadikan evaluasi ini sebagai momentum perbaikan kinerja.
“Terakhir saya tekankan, agar seluruh personel menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan berintegritas,” tandasnya.
Penulis: Acik
Editor: Jimmy
