DPR Papua Tengah Temukan Sejumlah Kendala Pelayanan Di RSUD Mimika Suasana Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Ardi ST kunjungan kerja dalam rangka pengawasan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di RSUD Mimika, Senin (16/11/2026)(Salampapua.com/Evita)

DPR Papua Tengah Temukan Sejumlah Kendala Pelayanan Di RSUD Mimika

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Ardi ST, menyoroti sejumlah persoalan pelayanan dan pembiayaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika, mulai dari beban utang operasional yang diperkirakan mencapai Rp4 miliar hingga Rp5 miliar, antrean pasien yang mencapai lebih dari enam jam, hingga keterbatasan tenaga dokter spesialis.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Ardi saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di RSUD Mimika, Senin (16/11/2026).

Dalam kunjungan itu, Ardi meninjau langsung kondisi pelayanan sekaligus mendengarkan penjelasan manajemen rumah sakit mengenai berbagai kebutuhan dan kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Terkait pembiayaan, Ardi mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan manajemen, RSUD Mimika masih menghadapi kekurangan anggaran operasional dengan beban utang yang diperkirakan mencapai Rp4 miliar hingga Rp5 miliar, meskipun telah memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Menurutnya, tingginya jumlah pasien rujukan dari luar Provinsi Papua Tengah turut memengaruhi beban pembiayaan rumah sakit. Karena itu, diperlukan pembahasan bersama pemerintah daerah di wilayah Papua Raya untuk mencari solusi mengenai mekanisme pembiayaan dan sistem penagihan pelayanan kesehatan lintas daerah.

“Kami merencanakan rapat bersama Papua Raya pada 9 hingga 11 Desember mendatang untuk membahas persoalan seperti ini, termasuk sistem penagihan ke depannya,” kata Ardi.

Selain pembiayaan, Ardi juga menyoroti lamanya waktu tunggu pasien untuk memperoleh pelayanan medis. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, ditemukan pasien yang harus menunggu lebih dari enam jam sebelum mendapatkan pelayanan.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena jumlah kunjungan pasien terus meningkat, sementara ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, masih terbatas.

“Dibutuhkan penambahan tenaga medis agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Ardi juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas ibadah yang representatif di lingkungan rumah sakit. Menurutnya, keberadaan mushola merupakan kebutuhan bagi pasien dan keluarga yang mendampingi selama menjalani perawatan.

Ia berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat direalisasikan pada 2027 sebagai bagian dari pengembangan sarana pelayanan di RSUD Mimika.

Sementara itu, Direktur RSUD Mimika, dr. Faustina Helena Burdam, menjelaskan bahwa kunjungan DPR Papua Tengah menjadi kesempatan bagi pihak rumah sakit untuk menyampaikan perkembangan, kebutuhan, dan berbagai tantangan yang dihadapi, terutama terkait pemanfaatan dana Otsus dan pelaksanaan Program Kartu Papua Sehat (KPS).

Faustina menyatakan bahwa penggunaan dana telah dilakukan sesuai peruntukan dan dilaporkan secara bertanggung jawab. Namun, dukungan anggaran yang tersedia saat ini masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional rumah sakit.

“Kami berharap tahun depan ada penambahan anggaran karena kebutuhan rumah sakit masih cukup besar, baik untuk pelayanan maupun pengembangan fasilitas,” katanya.

Menanggapi persoalan antrean pasien, Faustina menjelaskan bahwa RSUD Mimika telah menyediakan aplikasi pendaftaran daring Sipoli yang dapat diunduh melalui Play Store. Aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran lebih awal tanpa harus datang langsung ke rumah sakit.

Namun, sebagian besar masyarakat masih memilih melakukan pendaftaran secara langsung untuk mendapatkan nomor antrean. Selain itu, keterbatasan dokter spesialis turut memengaruhi waktu pelayanan.

Menurut Faustina, dokter spesialis harus terlebih dahulu melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap sebelum memberikan pelayanan di poliklinik. Kondisi tersebut menyebabkan waktu pelayanan poliklinik menyesuaikan dengan penyelesaian tugas dokter di ruang rawat inap.

“Dokter spesialis terlebih dahulu melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap sebelum melayani pasien di poliklinik, sehingga jam pelayanan menyesuaikan dengan penyelesaian tugas tersebut,” jelasnya.

Mengenai fasilitas ibadah, Faustina mengatakan bahwa saat ini RSUD Mimika telah menyediakan ruangan kecil yang difungsikan sebagai mushola. Untuk memudahkan pasien dan keluarga menemukan lokasinya, pihak rumah sakit akan memasang papan petunjuk.

Selain itu, RSUD Mimika telah menyiapkan lahan khusus untuk pengembangan mushola yang lebih representatif serta pembangunan rumah duka sebagai bagian dari peningkatan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

Faustina berharap berbagai kebutuhan yang telah disampaikan dalam kunjungan tersebut dapat memperoleh dukungan DPR Papua Tengah maupun DPRK Mimika, terutama untuk penguatan sumber daya manusia kesehatan dan pengembangan sarana serta prasarana rumah sakit.

Di akhir kunjungannya, Ardi mengapresiasi manajemen dan seluruh tenaga kesehatan RSUD Mimika yang tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah berbagai keterbatasan.

Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan perhatian bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam penyediaan anggaran, tenaga medis, dan fasilitas pendukung.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi