Kasus Dana Hibah KPU Mimika Rp28 Miliar, Polisi Periksa Bupati Dan 40 Saksi Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini (kiri) dan Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob (Salampapua.com/Acik/Evita)

Kasus Dana Hibah KPU Mimika Rp28 Miliar, Polisi Periksa Bupati Dan 40 Saksi

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah terus mendalami dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika senilai Rp28 miliar pada Tahun Anggaran 2024. Dalam proses penyelidikan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob, telah diperiksa sebagai saksi.

Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, mengatakan pemeriksaan terhadap Johannes merupakan bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Mimika 2024.

"Untuk Bupati Mimika, kemarin kita sudah lakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi," ujar Jermias kepada awak media usai memimpin apel pagi di SMAN 1 Mimika, Senin (16/11/2026).

Selain Bupati Mimika, Polda Papua Tengah juga berencana memanggil sejumlah pejabat lain yang menjabat saat pengelolaan dana hibah tersebut berlangsung.

"Masih ada pejabat lain yang waktu itu menjabat ketika peristiwa ini terjadi. Semua akan kita lakukan pemeriksaan," jelasnya.

Jermias mengungkapkan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sekitar 40 saksi. Selanjutnya, kepolisian akan meminta keterangan sejumlah ahli di Jakarta untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.

"Ini adalah salah satu konsentrasi saya untuk bisa terus mengawal proses hukum ini sampai ke tingkat pengadilan," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob membenarkan dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Papua Tengah. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Johannes juga menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar penyaluran dana hibah kepada KPU Mimika. Menurutnya, dokumen tersebut telah ditandatangani oleh bupati sebelumnya sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Mimika.

"Yang jelas saya tidak terlibat. NPHD sudah ditandatangani bupati sebelumnya. Saya juga sudah diperiksa (penyidik)," kata Johannes saat dihubungi, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, Johannes menyatakan tetap kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia berharap penyidik dapat mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional sehingga memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Kapolda mengingatkan seluruh pejabat di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, agar mengelola keuangan negara secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa faktor jarak geografis maupun keterbatasan pengawasan tidak boleh menjadi alasan untuk menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.

"Jangan berpikir karena jauh dari pengawasan, kita tetap mengawal penggunaan uang negara," pungkasnya.

Penulis: Acik dan Evita

Editor: Sianturi