SALAM PAPUA (TIMIKA) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika mendorong seluruh kepala kampung dan lurah di Distrik Kuala Kencana memanfaatkan aplikasi Jaga Desa untuk memperkuat pengawasan pembangunan serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Penerangan Hukum yang membahas pemanfaatan aplikasi Jaga Desa dan program Aslinmas, berlangsung di Aula Distrik Kuala Kencana, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIT itu diikuti seluruh kepala kampung dan lurah se-Distrik Kuala Kencana.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Mimika, Norbertus Dhendy Restu Prayogo, yang mewakili Kepala Kejari Mimika, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki dua fokus utama, yakni optimalisasi penggunaan aplikasi Jaga Desa dan peningkatan pemahaman hukum bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Menurut Dhendy, aplikasi Jaga Desa memiliki peran penting dalam memantau penginputan data, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
"Aplikasi Jaga Desa sangat penting untuk memantau input data, melakukan evaluasi pembangunan, serta memperkuat fungsi pengawasan BPD. Dengan demikian, kita bisa mengawal pembangunan desa sejak dini agar tepat sasaran," ujarnya.
Selain pemanfaatan teknologi, Dhendy juga menekankan pentingnya program Aslinmas yang berkaitan dengan penguatan peran Satlinmas di tingkat kampung dan kelurahan. Ia mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum anggota Satlinmas, termasuk melalui pendaftaran secara daring.
"Satlinmas adalah garda terdepan di tingkat desa dan kelurahan. Peran mereka tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai mitra Kejaksaan untuk mengawal pembangunan desa agar berjalan aman, bersih, dan akuntabel," katanya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemanfaatan aplikasi Jaga Desa dan penguatan peran Satlinmas sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi serta mempercepat pemberantasan kemiskinan.
Melalui kegiatan penerangan hukum tersebut, Kejari Mimika berharap para kepala kampung dan lurah dapat mengimplementasikan materi yang disampaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pembangunan.
Kegiatan berlangsung aman dan tertib serta mendapat antusiasme dari para peserta.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi