SALAM PAPUA (EDITORIAL) – Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian di Kabupaten Mimika hingga medio tahun 2026 ini mengalami kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Mimika.
Ironisnya, kondisi perekonomian Kabupaten Mimika ini juga sangat berpengaruh signifikan bagi perekonomian Provinsi Papua Tengah secara keseluruhan.
Angka-angka ini bukan sekadar catatan statistik, melainkan gambaran nyata bagaimana perekonomian berjalan di tanah tempat kita berpijak. Dan jujur saja, banyak hal yang perlu kita perhatikan bersama.
Ekonomi Jatuh Karena Produksi Tambang Turun Drastis
Pada Triwulan I Tahun 2026, perekonomian Kabupaten Mimika tercatat mengalami penurunan sebesar -11,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dibandingkan dengan data perekonomian Provinsi Papua Tengah pada Triwulan II Tahun 2026, secara keseluruhan tercatat turun sebesar -15,44 persen.
Itu artinya, Kabupaten Mimika menyumbangkan 73% terhadap perekonomian Provinsi Papua Tengah.
Berdasarkan total PDRB Kabupaten Mimika tahun 2025 tercatat Rp 131,07 Triliun. Sementara PDRB per kapita, Kabupaten Mimika mencapai Rp 395,26 juta per tahun (2025) — angka yang jauh tertinggi se-Papua Tengah. Bahkan angka ini sekitar 5 kali lipat dari Kabupaten Nabire, dan 27 kali lipat dari Kabupaten Puncak.
Dari jumlah itu, sektor pertambangan menyumbang Rp 114,48 Triliun atau sekitar 87 persen.
Tidak lain dan tidak bukan, penyebab utamanya jelas pada produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menurun cukup signifikan.
Dimana produksi emas PTFI pada tiga bulan pertama tahun 2026 ini hanya sekitar 92 ribu ons, dibandingkan 284 ribu ons pada periode yang sama tahun 2025 lalu. Karena lebih dari 80 persen atau 8 dari 10 bagian ekonomi Kabupaten Mimika masih bergantung pada sektor tambang, maka saat produksi tambang turun, seluruh roda ekonomi ikut melambat.
Jika sektor tambang dikeluarkan, ekonomi non-tambang Papua Tengah justru tumbuh positif sebesar 5,45% pada periode yang sama. Artinya, pertanian, perdagangan, jasa, dan sektor rakyat lainnya sebenarnya berjalan baik. Yang rapuh hanyalah struktur yang bergantung pada tambang.
Intinya, Mimika adalah "jantung ekonomi" Papua Tengah, tetapi jantung ini berdetak hanya dari satu sumber — tambang. Ketika tambang melemah, seluruh provinsi ikut goyah. Padahal di luar tambang, ekonomi rakyat sebenarnya tumbuh dan hidup.
Uang Bertambah, Biaya Hidup Mahal, Daya Beli Menurun
Dari data BPS terlihat bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat memang naik, dari sekitar Rp2.036.080 per bulan pada tahun 2024 menjadi Rp2.088.403 per bulan pada tahun 2025, atau naik sekitar 2,57 persen.
Namun di samping kenaikan tersebut, harga barang dan kebutuhan pokok juga terus naik. Laju inflasi di Mimika terus naik dalam tiga tahun terakhir, dimana pada Juli 2024 sebesar 3,05%, Juli 2025 sebesar 3,16%, dan pada Juli 2026 tercatat 3,28 persen (tertinggi di seluruh Provinsi Papua Tengah).
Artinya, kenaikan pengeluaran sebesar 2,57 persen itu habis dipakai hanya untuk menutupi kenaikan harga. Secara nyata, daya beli masyarakat pun menurun. Uang yang dimiliki nilainya makin sedikit untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari.
Sedangkan dari sisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika per-Maret 2025 sebesar 13,7%, turun tipis dari 14,18% pada Maret 2024. Memang terendah di Provinsi Papua Tengah, namun melihat data inflasi hingga Juli 2026 di Kabupaten Mimika, menunjukkan peluang adanya kesulitan ekonomi di masyarakat.
Serapan APBD 2026: Bayar Gaji Pegawai Tinggi, Realisasi Pembangunan Rendah
Sementara itu, melihat pengelolaan keuangan daerah, tercatat bahwa total APBD Kabupaten Mimika tahun 2026 sekitar Rp 5,66 Triliun. Untuk periode serapan total belanja daerah dari APBD 2026, pada pertengahan Juni 2026 sekitar 14,3%, pertengahan Juli 2026 sekitar 25,19%, akhir Juli 2026 sekitar 30,12% (terus berjalan), dan awal Agustus 2026 sekitar 32,9%.
Dari jumlah itu, sekitar Rp 1,66 Triliun (29%) adalah untuk belanja pegawai, batas maksimal menurut UU HKPD adalah 30%.
Jika belanja pegawai dikeluarkan dari perhitungan, maka penyerapan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat rendah.
Artinya, sampai dengan pertengahan tahun 2026, realisasi anggaran secara keseluruhan memang tercatat sekitar 30% lebih. Namun angka itu ternyata sangat ditopang oleh pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang sudah berjalan sekitar 52% (dari 30% lebih tersebut).
Jika kita menghitung anggaran selain untuk gaji pegawai, yaitu uang yang seharusnya dipakai untuk membangun jalan, jembatan, air bersih, pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, maka realisasinya baru sekitar 11-14% saja (dari 30% lebih tersebut).
Mungkin angka 11-14% inilah yang menurut Bupati Mimika Johannes Rettob bahwa pembangunan infrastruktur (fisik) sudah dilakukan di kampung-kampung seperti perumahan, air bersih, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pemkab Mimika juga fokus pada pembangunan sektor sosial, terutama penurunan angka stunting dan peningkatan layanan kesehatan. Mungkin! Namun walaupun sudah ada pembangunan infrastruktur, tapi tidak dapat ditepis bahwa masih minim dilakukan.
Duit gaji pegawai cepat cair. Tapi duit untuk infrastruktur, air bersih, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat? Masih minim!
Urgen: Bergegas Percepat Pembangunan Daerah Di Semester II 2026, OPD Jadi Ujung Tombak
Memang harus diakui dan dimaklumi, lambatnya pembangunan infrastruktur tersebut sempat dipengaruhi oleh tingginya harga material. Ini bukan alasan kosong yang dilontarkan Bupati John Rettob, karena ini pun dialami seluruh daerah di Indonesia.
Atas komitmennya yang kuat untuk pembangunan di Mimika tetap berjalan, Bupati John Rettob menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja bagi OPD-OPD secara rutin setiap minggu.
Bupati John Rettob pun menegaskan bahwa proses tender untuk pembangunan infrastruktur ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026, sehingga percepatan pembangunan fisik dapat digenjot secara maksimal pada semester kedua 2026 ini.
Bahkan Bupati John Rettob juga meminta Kepala-Kepala OPD untuk mempersiapkan program-program yang akuntabel, prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat yang akan dimasukkan pada APBD Perubahan 2026, yang akan dibahas di akhir Agustus 2026 nanti.
Ini artinya Kepala Daerah sudah memiliki komitmen yang kuat, sekarang ujung tombaknya sebagai pelaksana teknis sehingga pembangunan infrastruktur itu benar-benar berjalan maksimal adalah Kepala-Kepala OPD.
Jika Kepala-Kepala OPD tidak maksimal menjalankan program untuk penyerapan APBD, maka bisa berpotensi pada menurunnya transfer dana pusat ke daerah, dan bisa saja terjadi APBD 2027 anjlok di angka sekitar Rp 4 Triliun, dan juga akan ada lagi SiLPA APBD 2026 yang fantastis. Semoga tidak terjadi!
Perkuat Pendapatan Daerah Melalui Potensi-Potensi Di Mimika Selain Tambang
Di sisi lain, sudah saatnya pula Pemerintah Daerah mewujudkan kemandirian ekonomi, untuk memaksimalkan pendapatan daerah selain dari sektor tambang. Bukan dengan kata-kata yang indah di publik, tapi dengan tindakan nyata, seperti:
Pertanian dan Perkebunan Lokal. Tanah Mimika sangat subur untuk berbagai komoditas. Selama ini kita masih relatif mendatangkan beras, sayur, buah, dan bahan pangan pokok dari luar daerah. Padahal, jika ada pembinaan, pendampingan teknis, dan akses pasar yang dijamin pemerintah, petani lokal bisa memenuhi kebutuhan sendiri sekaligus menekan biaya hidup yang tinggi.
Sektor Perikanan dan Kelautan. Dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan laut yang melimpah, sektor ini nyaris belum tergarap secara maksimal. Pemerintah perlu membangun infrastruktur penunjang bagi nelayan-nelayan lokal.
Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif. Anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM harus benar-benar sampai ke tangan pelaku usaha, terutama milik Orang Asli Papua. Perlu pendampingan manajemen, permodalan yang mudah diakses, serta pembinaan kualitas produk agar mampu bersaing dan tidak hanya menjual di pasar tradisional. Produk kerajinan tangan khas Papua, makanan olahan lokal, hingga jasa pariwisata berpotensi menjadi penyumbang PDRB yang signifikan jika dikelola secara profesional.
Pariwisata Berbasis Budaya dan Alam. Keindahan alam Mimika dan kekayaan budaya suku-suku di tanah ini adalah modal tak ternilai. Pemerintah perlu menyusun peta destinasi wisata, membangun aksesibilitas dan fasilitas umum, serta melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama pengelolaan. Wisata budaya, wisata alam, dan ekowisata bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan tidak akan habis seperti tambang.
Peningkatan Kualitas SDM. Semua rencana pembangunan akan sia-sia jika kualitas sumber daya manusia belum siap. Pemerintah wajib memprioritaskan pendidikan yang merata, pelatihan keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan pasar, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tanpa SDM yang unggul, kita hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri.
Akhirulkalam, Tambang akan habis. Bukan soal kalau, tapi kapan. Saat itu tiba, apakah Mimika sudah berdiri sendiri, karena selama ini hanya menambang, tidak pernah membangun rakyat?
Data sudah bicara dengan jelas dan terperinci. Sekarang giliran pemerintah bekerja. Jangan lagi hanya mencatat angka, tapi harus fokus menyejahterakan rakyat.
Untuk masyarakat. Mencari-cari kesalahan pemimpin dan hanya menaruh beban tunggal kemajuan Mimika di pundak Kepala Daerah, itu adalah langkah yang hanya semakin memperburuk keadaan. Bukan solusi yang didapat, tapi hanya usaha sensasional menjaring angin dan upaya mendapatkan popularitas di dunia maya. Daerah ini milik bersama, sehingga kemajuannya harus dikeroyok bersama. Berpikir solutif serta bertindak aktif untuk kesejahteraan bersama. Salam!
Penulis: Jimmy
