SALAM PAPUA (EDITORIAL) – Semarak kemerdekaan Republik Indonesia berdentang di mana-mana. Semua elemen masyarakat berbondong-bondong masuk dalam keceriaan menikmati suasana HUT Ke-81 RI tahun ini. Karena memang konstitusi mengamanatkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.

Namun pertanyaan mendasarnya, apakah kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka sudah dirasakan masyarakat? Bagaimana di Kabupaten Mimika?

Data BPS Maret 2026: IPM Naik, Kemiskinan Turun, Pengangguran Naik

Melihat data resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika menunjukkan gambaran yang sejajar namun belum sepenuhnya seirama di antara tiga indikator utama kemerdekaan dari sisi kesejahteraan masyarakat, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Secara teori dan penelitian, ketiganya saling berkaitan erat, IPM adalah cerminan hasil akhir pembangunan manusia, kemiskinan adalah ukuran ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan pengangguran adalah pintu utama yang membuka atau menutup akses terhadap pendapatan. Ketiganya adalah satu rangkaian.

Adapun data terkini BPS (Maret 2026) dari tiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Dari angka 76,85 pada tahun 2024, meningkat menjadi 77,50 pada tahun 2025. Artinya, kualitas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Mimika secara keseluruhan bergerak membaik. Semakin tinggi IPM, seharusnya semakin rendah pula angka kemiskinan di suatu daerah.
• Tingkat Kemiskinan: Dari 14,18 persen pada Maret 2024, turun menjadi 13,70 persen pada Maret 2025, berkurang sekitar 780 jiwa, menjadi 31.310 jiwa. Garis kemiskinan per kapita tercatat Rp 1.166.466 per bulan. Ini adalah angka terendah di Provinsi Papua Tengah.
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Justru naik tipis dari 6,70 persen pada Agustus 2024 menjadi 6,75 persen pada Agustus 2025. Jumlah pengangguran tercatat sekitar 10.470 orang dari 155.100 orang angkatan kerja.

Dari data tersebut, menariknya dan sekaligus menjadi tantangan di Kabupaten Mimika saat ini adalah, IPM naik dan kemiskinan turun, tetapi pengangguran justru meningkat. Ini adalah sinyal keras.

Pendidikan dan kesehatan warga membaik, tetapi ketika mereka siap bekerja, tidak ada tempat yang memadai bagi mereka. Angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada lapangan kerja yang disiapkan.

Artinya, pembangunan manusia sedang berjalan, tetapi kesempatan kerja belum berjalan secepat pertambahan penduduk usia kerja. Penduduk bekerja memang bertambah sekitar 1.800 orang, tetapi angkatan kerja bertambah lebih besar. Kesenjangan inilah yang membuat pengangguran tetap naik.

Ketidakseimbangan ini tidak lepas dari struktur ekonomi Mimika yang sangat bergantung pada sektor pertambangan, yang menyumbang lebih dari 80 persen PDRB namun menyerap tenaga kerja dalam jumlah sangat terbatas.

Ketika ekonomi tumbuh dan IPM naik, lapangan kerja yang tersedia tidak bertambah sebanding. Inilah yang disebut sebagai kutukan kekayaan alam, daerah kaya sumber daya namun tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang merata.

Maka, meskipun angka kemiskinan turun dan IPM naik, selama pengangguran tidak ditekan secara signifikan, kemajuan itu tetap rapuh. Karena pengangguran adalah pendorong utama kemiskinan, orang kehilangan penghasilan, tidak mampu membiayai pendidikan dan kesehatan, dan akhirnya IPM pun ikut tergerus turun.

Perlu Mengubah Arah Program di APBD Perubahan 2026, OPD Ujung Tombak

Pemerintah Daerah tidak boleh memandang ketiga indikator ini secara terpisah. Menurunkan kemiskinan saja tidak cukup jika tidak disertai penciptaan lapangan kerja. Meningkatkan IPM saja belum cukup jika lulusan pendidikan tidak memiliki tempat bekerja.

Sehingga yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menyambungkan ketiganya secara langsung, seperti misalnya:

• Perluas lapangan kerja di luar sektor tambang: usaha mikro, pertanian, jasa, pariwisata dan peluang-peluang kerja lainnya;
• Sesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, agar peningkatan IPM langsung berubah menjadi produktivitas dan pendapatan; dan
• Pastikan penurunan kemiskinan didorong oleh kemampuan bekerja, bukan hanya bantuan sesaat.

Meneropong berbagai seruan dan penegasan melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa serta melihat berbagai sepak terjang yang dilakukan, Bupati dan Wakil Bupati Mimika sebenarnya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Arah kebijakan dan tekad pimpinan daerah sudah jelas dan tegas. Namun yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya sekarang adalah seluruh OPD. Sebab komitmen pimpinan daerah tidak akan berarti tanpa kerja nyata dari setiap perangkat daerah.

Artinya, OPD-OPD lah yang harus bekerja lebih ekstra dan total. Semangat komitmen pimpinan harus diterjemahkan langsung ke dalam langkah-langkah kerja yang nyata.

Termasuk saat ini, seluruh OPD semestinya menyusun dan memasukkan program-program prioritas yang langsung menyasar penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran ke dalam rancangan APBD Perubahan Tahun 2026. Jangan lagi ada program yang tidak menyentuh kebutuhan nyata warga Mimika yang ingin bekerja.

Selama belum ada terobosan nyata dari OPD untuk mengembangkan usaha rakyat, pertanian, jasa, dan lapangan kerja lainnya selain tambang, angka pengangguran akan terus naik. Kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan pun akhirnya terancam sia-sia.

Akhirulkalam, Kabupaten Mimika memang telah melangkah maju, IPM naik, kemiskinan turun. Namun pengangguran yang naik adalah peringatan nyata.

Selama ribuan warga yang ingin bekerja belum memiliki pekerjaan, kemajuan itu tetap rapuh. Ketiganya adalah satu mata rantai, putus di pengangguran, kemiskinan bisa naik kembali, dan IPM pun akhirnya terhenti. Menekan pengangguran harus menjadi prioritas yang sama tingginya.

Jangan sampai warga Mimika semakin cerdas dan sehat, tetapi semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemerdekaan itu harus dirasakan secara utuh. Salam!

Penulis: Jimmy